Menjaga Layanan Dasar di Tengah Transisi Kepemimpinan Daerah

Studi pembelajaran Kementerian Dalam Negeri mendokumentasikan pengalaman 12 Penjabat Kepala Daerah dalam mengelola pemerintahan dan menjaga keberlanjutan pelayanan dasar selama masa transisi Pilkada Serentak 2024.

Pergantian kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu layanan yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan berbagai layanan dasar lainnya harus tetap berjalan selama masa transisi pemerintahan.

Tantangan inilah yang dihadapi para Penjabat (Pj.) Kepala Daerah selama masa transisi Pilkada Serentak 2024. Mereka mendapat mandat untuk menjalankan pemerintahan dalam waktu terbatas, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Pengalaman 12 Pj. Kepala Daerah tersebut dihimpun dalam studi pembelajaran bertajuk Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi: Pembelajaran Penjabat Kepala Daerah dari Kemendagri pada Pilkada Serentak dalam Isu Layanan Dasar.

Studi pembelajaran yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia, ini diluncurkan di Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Studi ini mendokumentasikan pengalaman, tantangan, dan pembelajaran para Pj. Kepala Daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan serta memastikan keberlanjutan layanan dasar selama masa transisi kepemimpinan.

Dalam peluncuran studi pembelajaran tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti tantangan kepemimpinan yang dihadapi para Pj. Kepala Daerah. Menurutnya, posisi penjabat memiliki karakteristik berbeda dari kepala daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum.

“Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda,” ujarnya.

Bima menekankan bahwa kemampuan membangun kepercayaan, berkomunikasi secara efektif, dan menggerakkan perangkat daerah menjadi faktor penting agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

“Semuanya kembali kepada satu hal, yaitu personal leadership atau kepemimpinan personal,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah harus memberikan manfaat nyata dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

“Negara tidak cukup hanya hadir, tetapi juga harus memudahkan. Hadir adalah tingkat dasar, sedangkan memudahkan merupakan tingkat yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, negara tidak hanya memudahkan, tetapi juga membahagiakan masyarakat.”

Bima menilai studi pembelajaran ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga mengenai kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa transisi.

“Saya pribadi melihat buku ini sebagai satu sumber yang sangat berharga tentang kajian kepemimpinan,” ujarnya.

Mendokumentasikan Pengalaman dan Pembelajaran

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sekaligus Ketua Tim Penyusunan Studi, Ahmad Fajri, menjelaskan bahwa penyusunan studi pembelajaran ini bertujuan merekam pengalaman para Pj. Kepala Daerah selama menjalankan tugas.

“Studi pembelajaran ini disusun untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman, strategi, dan inovasi yang dihasilkan oleh para Pj. Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri selama masa penugasan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih maupun Pj. Kepala Daerah pada masa mendatang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.

Pengalaman dari Kabupaten Bogor, Purwakarta, dan Maybrat memperlihatkan tiga pembelajaran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu mempertahankan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan yang sudah berjalan, serta menangani tantangan pelayanan dasar yang membutuhkan upaya berkelanjutan melampaui satu periode kepemimpinan.

Di Kabupaten Bogor, Asmawa Tosepu mengedepankan kesinambungan program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama masa penugasannya, Asmawa menghadapi berbagai persoalan daerah, termasuk pendidikan, penanganan stunting, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta persoalan lalu lintas dan pertambangan.

Pengalaman Bogor memperlihatkan pentingnya menjaga prioritas pembangunan melalui kerangka perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan tidak serta-merta mengubah arah dan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Di Kabupaten Purwakarta, pengalaman Benni Irwan menunjukkan bagaimana program pelayanan publik yang telah berjalan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Benni melanjutkan program Gempungan di Buruan Urang Lembur, sebuah kegiatan pelayanan publik di tingkat desa yang dimulai sejak 2008 pada masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dan kemudian dilanjutkan oleh Bupati Anne Ratna Mustika.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di desa, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi. Layanan tersebut mencakup pengurusan dokumen kependudukan, pemeriksaan kesehatan, layanan keluarga berencana, Samsat keliling, pangan murah, hingga pelayanan di bidang pertanian dan peternakan.

Pengalaman Purwakarta memperlihatkan pentingnya mempertahankan program pelayanan publik yang telah dikenal dan dimanfaatkan masyarakat. Keberlanjutan program tersebut membantu memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan yang dibutuhkan selama pergantian kepemimpinan daerah.

Sementara itu, pengalaman Bernhard E. Rondonuwu di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menggambarkan tantangan penyelenggaraan layanan dasar di wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan dampak konflik.

Kondisi tersebut memengaruhi akses masyarakat terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan, termasuk keterbatasan tenaga pelayanan.

Di sektor kesehatan, Bernhard mendorong pembenahan infrastruktur fasilitas kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, percepatan akreditasi puskesmas, serta penyelesaian pembangunan RSUD Pratama Maybrat.

Namun, sejumlah tantangan masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan masa penugasan yang terbatas, sebagian upaya tersebut perlu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Pengalaman Maybrat menegaskan pentingnya memahami kondisi wilayah dan menggunakan data yang akurat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan prioritas pelayanan. Peningkatan akses layanan dasar, terutama di wilayah dengan tantangan yang kompleks, membutuhkan upaya berkelanjutan dan koordinasi lintas periode pemerintahan.

Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pelayanan dasar selama masa transisi kepemimpinan bergantung pada kejelasan prioritas pembangunan, kesinambungan kelembagaan, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pembelajaran ini juga memberikan referensi praktis bagi para pemimpin daerah dalam melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menangani persoalan yang membutuhkan komitmen dan upaya jangka panjang.

Memastikan Keberlanjutan Layanan Dasar

Counsellor for Governance and Human Development, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Australia, Joanna O’Shea, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak boleh memutus pelayanan kepada masyarakat.

“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian yang penting dalam demokrasi. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap harus berlanjut,” ujarnya.

Joanna menekankan pentingnya menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial selama masa transisi politik. Pemerintah daerah perlu memastikan program dan anggaran yang sedang berjalan tetap sesuai arah yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga netralitas birokrasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Wilayah perkotaan, kepulauan, dan daerah terpencil menghadapi tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Data yang akurat, koordinasi yang efektif, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas pelayanan.

Melalui kemitraan dengan Kementerian Dalam Negeri, SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia, mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, pemanfaatan data, serta peningkatan pelayanan dasar yang inklusif. Pembelajaran yang didokumentasikan dalam studi Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi menjadi referensi praktis bagi kepala daerah saat ini maupun pada masa mendatang. Dengan menjaga prioritas pembangunan, melanjutkan program pelayanan yang telah berjalan, serta memastikan tantangan jangka panjang tetap ditangani secara berkelanjutan, pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah pergantian kepemimpinan.