NTB Luncurkan Dashboard Eksekutif untuk Memperkuat Pembangunan Berbasis Data

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Dashboard Eksekutif untuk memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Dengan mengintegrasikan informasi mengenai prioritas pembangunan, pelayanan publik, anggaran, dan kinerja pemerintah daerah, dashboard ini diharapkan membantu pimpinan daerah mengambil keputusan berbasis bukti dan meningkatkan kualitas layanan dasar.

Pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan pembangunan ekonomi menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan, pemanfaatan sumber daya publik, serta bidang-bidang yang masih membutuhkan perhatian.

Namun, informasi pembangunan yang dikelola oleh berbagai perangkat daerah melalui sistem yang berbeda dapat menyulitkan pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja pembangunan. Ketersediaan data yang lebih terintegrasi dan mudah diakses menjadi penting untuk membantu pimpinan daerah mengidentifikasi kesenjangan pembangunan, memantau pelaksanaan program, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Dashboard Eksekutif NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada 3 November 2026. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, Tim Ahli Gubernur, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program SKALA.

Dashboard Eksekutif menyajikan berbagai informasi strategis pembangunan dalam satu platform. Melalui sistem ini, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan program prioritas, pelaksanaan anggaran, capaian kinerja perangkat daerah, serta mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.

Mendukung Pengambilan Keputusan melalui Data Terintegrasi

Bagi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Dashboard Eksekutif menjadi instrumen yang membantu pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi pembangunan daerah. Dengan informasi lintas sektor yang lebih mudah diakses, pimpinan daerah dapat meninjau data yang tersedia dan menentukan prioritas tanpa harus selalu mengandalkan laporan terpisah dari masing-masing perangkat daerah.

“Dengan adanya Dashboard Eksekutif ini, kita punya satu rujukan yang bisa dijadikan dasar dalam membuat keputusan. Mungkin rujukannya tidak 100 persen presisi, tetapi setidaknya kita punya rujukan awal untuk selanjutnya melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap data-data yang dimaksud,” ujar Iqbal.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya memadukan ketersediaan data dengan proses verifikasi dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Meskipun dashboard memberikan gambaran mengenai kinerja pembangunan, informasi yang tersedia tetap menjadi dasar awal untuk analisis lebih lanjut sebelum keputusan kebijakan diambil.

Gubernur Iqbal juga menyambut manfaat praktis dashboard dan menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam pengembangannya.

“Jadi, terima kasih telah memudahkan pekerjaan saya. Sekarang, saya lebih mudah mengumpulkan data, melihat bukti, dan menemukan rujukan untuk menentukan kebijakan terkait berbagai persoalan di setiap sektor. Ini sangat memudahkan pekerjaan saya. Terima kasih banyak.”

Dashboard ini diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah melalui penyediaan rujukan bersama untuk memantau pelaksanaan program, mengidentifikasi kesenjangan kinerja, dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Mengintegrasikan Data Berbagai Prioritas Pembangunan

Dashboard Eksekutif NTB menyajikan informasi melalui sepuluh menu utama yang mencakup prioritas pembangunan dan berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, kesepuluh menu tersebut meliputi indikator kinerja daerah; kemiskinan dan ketenagakerjaan; ketahanan pangan dan hilirisasi; pariwisata berkualitas; program Desa Berdaya; perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan; program prioritas nasional; Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan; penanganan pengaduan; serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui menu-menu tersebut, pimpinan daerah dapat membandingkan target dengan capaian pembangunan, memantau realisasi anggaran, dan menilai perkembangan pelaksanaan berbagai program.

Sebagai contoh, data kemiskinan dan ketenagakerjaan dapat membantu pemerintah memahami perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, indikator kesehatan memberikan informasi mengenai perkembangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Data anggaran dan kinerja juga membantu pemerintah menilai kesesuaian antara penggunaan sumber daya, pelaksanaan program, dan prioritas pembangunan daerah.

Pengembangan Dashboard Eksekutif merupakan bagian dari penguatan ekosistem NTB Satu Data, yang bertujuan meningkatkan ketersediaan, konsistensi, dan pemanfaatan informasi pembangunan di berbagai instansi pemerintah.

Ahsanul menjelaskan bahwa Portal NTB Satu Data saat ini telah memuat 995 dataset, dengan 825 dataset di antaranya telah terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data sektoral NTB juga telah terhubung dengan sepuluh kementerian dan lembaga, termasuk Kemendagri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Pemerintah Provinsi NTB juga tengah mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan hasil penelitian akademis ke dalam ekosistem data daerah. Langkah ini diharapkan memperkaya informasi dan bukti yang dapat digunakan dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan.

Bagi Ahsanul, penguatan tata kelola data berkaitan erat dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan proses pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“NTB Satu Data adalah cara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun kepercayaan publik, bagaimana membangun fondasi perencanaan melalui data yang akurat dan dipercaya oleh publik,” ujarnya.

Salah satu prioritas pembangunan NTB adalah penurunan angka kemiskinan. Menurut Ahsanul, tingkat kemiskinan NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,17 persen, dengan target pemerintah provinsi untuk menurunkannya menjadi satu digit pada 2029.

Informasi terintegrasi mengenai kemiskinan, ketenagakerjaan, dan berbagai indikator pembangunan lainnya dapat membantu pemerintah memantau perkembangan capaian, memahami kondisi kelompok masyarakat rentan, serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi lebih lanjut.

Memperkuat Tata Kelola untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif

Peluncuran Dashboard Eksekutif juga menegaskan pentingnya pemanfaatan data dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier menyambut inisiatif tersebut dan mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat pembangunan berbasis bukti.

“Setiap hari pemerintah harus mengambil keputusan penting. Untuk menentukan prioritas dan penggunaan sumber daya yang tepat, diperlukan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi. Karena itu, dashboard ini sangat relevan. Dashboard membantu pemimpin daerah memantau capaian pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan, dan merespons tantangan dengan lebih cepat,” jelas Roderick.

Ia juga menekankan pentingnya informasi yang andal dalam meningkatkan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Data yang lebih baik membantu pemerintah memahami perbedaan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, dan mengarahkan sumber daya secara lebih efektif.

Dashboard Eksekutif memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat keterhubungan antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pemantauan kinerja. Keberlanjutan manfaatnya akan bergantung pada komitmen perangkat daerah untuk menjaga kualitas dan pemutakhiran data serta memanfaatkannya secara konsisten dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan Dashboard Eksekutif NTB mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Kemitraan Australia–Indonesia, sebagai bagian dari kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat tata kelola data, perencanaan berbasis bukti, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Dengan diluncurkannya dashboard ini, langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data terintegrasi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah secara rutin. Koordinasi antarperangkat daerah, pemutakhiran data secara berkala, dan komitmen pimpinan daerah menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan manfaatnya. Melalui upaya tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas program pembangunan, serta pemanfaatan sumber daya publik untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan hasil pembangunan yang semakin inklusif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.