Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Mendorong Perubahan Sistemik di NTB

Rekomendasi kebijakan menjadi lebih bermakna ketika data, pengalaman masyarakat, dan pengetahuan para perumus kebijakan dipertemukan untuk menjawab akar persoalan pembangunan. Pembelajaran dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa policy brief dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam pengambilan keputusan dan penyusunan regulasi daerah.

Hal ini terlihat dari dua policy brief yang telah melalui proses telaah sejawat atau peer review pada 2024 dan kemudian digunakan sebagai masukan teknis dalam penyusunan regulasi daerah di NTB pada 2026. Kedua dokumen tersebut membahas pencegahan perkawinan usia anak, termasuk praktik merariq kodeq, serta kaitannya dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pembelajaran utama dalam Policy Dialogue Pembelajaran Penulisan Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak Sistemik dan Workshop Penulisan Rekomendasi Kebijakan Prioritas, yang diselenggarakan di Mataram pada 28–29 Juli 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Forum tersebut mempertemukan aparatur pemerintah, analis kebijakan, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, praktisi layanan dasar, dan mitra pembangunan.

Sebanyak 70 peserta mengikuti dialog kebijakan pada hari pertama. Dari jumlah tersebut, 40 peserta melanjutkan ke sesi lokakarya untuk menerjemahkan berbagai persoalan prioritas daerah menjadi rekomendasi yang ringkas, berbasis data, dan dapat ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menyampaikan bahwa kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menurutnya, data yang valid perlu dianalisis hingga ke akar persoalan, kemudian diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

“Policy brief menjadi sangat penting karena dapat mempertemukan kedalaman analisis dengan keterbatasan waktu pimpinan dalam membaca laporan yang panjang,” ujar Abul Chair.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Noudy R. P. Tendean; Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Agus Sudrajat; serta Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan, Imam Gunarto.

Kehadiran perwakilan dari ketiga lembaga tersebut memperkuat keterkaitan antara pengembangan strategi kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan dan kompetensi analis kebijakan, serta penguatan organisasi profesi.

Mendalami Isu Prioritas Daerah

Dalam sesi lokakarya, peserta bekerja dalam empat kelompok untuk mendalami dua isu strategis, yaitu kenaikan muka air laut atau sea–level rise dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA).

Kenaikan muka air laut menjadi salah satu isu penting bagi NTB sebagai provinsi kepulauan. Data yang dipaparkan menunjukkan laju kenaikan sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok Selatan. Dampaknya berpotensi memengaruhi permukiman, mata pencaharian, akses air bersih, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata, serta kapasitas fiskal daerah.

Peserta memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk SEPAKAT dan dasbor kenaikan muka air laut, untuk mengidentifikasi kelompok dan wilayah yang terdampak sekaligus merumuskan respons lintas sektor yang diperlukan.

Sementara itu, PERA membantu peserta memahami hubungan antara pendapatan, belanja, prioritas pembangunan, dan ruang fiskal daerah. Analisis ini mendukung penyusunan pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan pendanaan, dan efektivitas belanja publik.

Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa 15 policy brief yang disusun peserta melalui proses pendampingan sebelumnya telah ditelaah bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan para ahli kebijakan.

“Seluruh policy brief tersebut telah dibukukan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Membangun Komunitas Belajar Kebijakan

Penyusunan policy brief memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan, mulai dari menguji argumen, memperbarui data, menerima masukan melalui proses telaah, hingga berdialog dengan pihak yang akan menggunakan rekomendasi tersebut.

Karena itu, jejaring analis kebijakan diharapkan dapat mempertemukan aparatur pemerintah dengan tim analisis data, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dapat memperluas sumber pengetahuan sekaligus memastikan agar rekomendasi tetap kuat secara teknis dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

Pada hari kedua, peserta melanjutkan proses penulisan, menerima umpan balik dari fasilitator, dan mempresentasikan perkembangan dokumen. Setiap peserta kemudian menyerahkan draf awal policy brief sebagai dasar untuk penyempurnaan dan tindak lanjut.

Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat kapasitas aparatur dan komunitas pembelajaran kebijakan ini didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi proses pembelajaran, telaah sejawat, serta penguatan pemanfaatan data dan bukti dalam penyusunan rekomendasi kebijakan daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti agar rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan regulasi daerah.