Memberi Ruang bagi Kelompok Rentan: Pendekatan Baru Papua Selatan dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif

Di salah satu provinsi termuda di Indonesia, sebuah forum yang diselenggarakan menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berhasil membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP), perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2027.

Kesenjangan Partisipasi dalam Perencanaan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dibangun melalui mekanisme Musrenbang, yaitu forum konsultasi pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional. Secara prinsip, Musrenbang merupakan proses yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, kelompok rentan sering kali menghadapi tantangan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasinya benar-benar tercermin dalam dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Di Papua Selatan, sebuah provinsi otonom baru yang masih menghadapi tantangan penguatan kelembagaan serta kompleksitas sosial, geografis, dan logistik, kesenjangan partisipasi tersebut menjadi semakin nyata. Orang Asli Papua (OAP), perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia memiliki ruang yang terbatas untuk terlibat secara konsisten dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketika suara kelompok-kelompok ini tidak terdengar, kebijakan pembangunan berisiko mengabaikan kondisi nyata di lapangan dan kebutuhan layanan dasar yang paling dibutuhkan masyarakat.

Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menghadirkan sebuah inovasi melalui Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang), sebuah forum yang mempertemukan kelompok rentan untuk menghimpun aspirasi, merumuskan prioritas pembangunan, dan menyalurkannya ke dalam proses Musrenbang secara formal.

Fortembang di Merauke, 31 Maret-1 April 2026

Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan pada 31 Maret–1 April di Merauke, Fortembang menjadi ruang bagi kelompok rentan untuk menyampaikan berbagai isu prioritas yang mereka hadapi sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Hasil diskusi forum ini akan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Forum ini juga menjadi momentum peluncuran resmi Buku Panduan Fortembang, sebuah dokumen rujukan yang disusun bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT Papua) untuk memastikan pelaksanaan Fortembang yang lebih konsisten dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sebanyak 137 peserta dari unsur pemerintah daerah, jaringan masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat hadir dalam forum ini. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memastikan kelompok rentan dapat terlibat secara lebih bermakna dalam proses pembangunan daerah.

Menurut Agustinus Joko Guritno, Asisten I Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Fortembang mencerminkan perubahan penting dalam cara pembangunan direncanakan.

“Melalui Fortembang, kami berupaya membangun perencanaan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan memastikan partisipasi kelompok rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan,” ujarnya.

Bentuk Baru Partisipasi yang Lebih Bermakna

Fortembang mengorganisasikan partisipasi masyarakat ke dalam lima kelompok tematik, yaitu masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Masing-masing kelompok bertugas mengidentifikasi isu prioritas serta merumuskan usulan konkret yang akan dibawa ke dalam forum Musrenbang.

Direktur JERAT Papua, Jimmy Biay, menilai bahwa Fortembang mencerminkan prinsip pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat.

“JERAT Papua lahir dari keyakinan bahwa masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, memiliki hak untuk didengar dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Melalui Fortembang, kita mengadopsi pendekatan baru yang menegaskan bahwa pembangunan harus direncanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.

Berbagai diskusi dalam forum menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Lisa Noor Humaidah dari Program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang turut mendukung penyelenggaraan forum, menegaskan pentingnya Fortembang sebagai instrumen perencanaan yang inklusif.

“Fortembang merupakan mekanisme strategis untuk memastikan tidak ada aspirasi masyarakat yang tertinggal dan seluruhnya dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Mengangkat Isu Prioritas dari Masyarakat

Diskusi kelompok mengangkat berbagai isu yang mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Kelompok masyarakat adat menyoroti perlindungan ruang hidup, pelestarian budaya dan bahasa lokal, serta dampak kebijakan pembangunan terhadap kehidupan masyarakat adat. Kelompok perempuan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan, penguatan ekonomi perempuan, dan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara itu, kelompok anak mengangkat persoalan pendidikan, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan infrastruktur sekolah, hingga perlindungan terhadap anak-anak rentan seperti anak jalanan dan korban eksploitasi.

Kelompok penyandang disabilitas menyoroti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perlunya kebijakan afirmatif yang lebih spesifik. Mereka juga menekankan pentingnya layanan dukungan yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sementara itu, kelompok lansia menekankan perlunya regulasi khusus terkait kesejahteraan lansia, layanan kesehatan berbasis komunitas, infrastruktur yang ramah lansia, rumah singgah terintegrasi, sekolah lansia, serta penguatan sistem perlindungan sosial.

Marcy de Fretes dari Komisi Pelayanan Lansia menyampaikan harapannya agar kebutuhan lansia mendapatkan perhatian yang lebih besar.

“Jumlah lansia terus meningkat setiap tahun. Kami berharap layanan bagi lansia, termasuk fasilitas transportasi dan program seperti sekolah lansia, dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Dari Fortembang Menuju Musrenbang

Salah satu kekuatan utama Fortembang adalah memastikan bahwa hasil diskusi tidak berhenti pada forum semata. Usulan dari setiap kelompok akan diklasifikasikan dan diselaraskan dengan rancangan RKPD sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Setiap kelompok juga akan menunjuk perwakilan untuk mengawal usulan mereka sepanjang proses Musrenbang berlangsung.

Fortembang diselenggarakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, JERAT Papua, dan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.

Sebagai daerah otonom baru, Papua Selatan memiliki peluang untuk membangun sistem perencanaan yang lebih terbuka dan inklusif sejak awal, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Memperkuat RKPD 2027

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan melalui Fortembang akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yang berfokus pada percepatan akses layanan dasar serta penguatan pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat adat.

Melalui penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif sejak tahap awal, Papua Selatan mengambil langkah nyata untuk memperkecil kesenjangan dalam proses perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa suara kelompok yang selama ini sering terpinggirkan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.