Pemerintah Provinsi Gorontalo Resmikan “PENTAGON” untuk Tata Kelola Data Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo “PENTAGON” sebagai platform data terpadu daerah yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, di Aula Dulohupa, Kantor Gubernur, Senin (18/5). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, Deputi Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, pimpinan OPD, BPS Provinsi Gorontalo, SKALA, akademisi, komunitas, serta insan media.

Pengembangan PENTAGON juga menjadi bagian dari penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta mendukung implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah didorong untuk membangun tata kelola data yang terpadu, terstandar, interoperabel, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan tata kelola data di era digital sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, Gusnar menilai pengelolaan data tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Membangun data sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Ketika data diambil dengan mekanisme yang baik, dikelola secara terpadu, dan digunakan secara tepat, maka kebijakan yang lahir pun akan lebih akurat, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk membaca potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, data yang diolah dengan baik dapat menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi berbagai kecenderungan dan tantangan pembangunan daerah.

Melalui peluncuran Pentagon, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penyelarasan data masyarakat mulai dari tingkat desa hingga provinsi dalam satu ekosistem terpadu. Platform ini juga diharapkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath mengatakan peluncuran Pentagon bukan sekadar pembangunan platform digital, tetapi menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pembangunan berbasis data di Gorontalo.

“Peluncuran platform ini bukan hanya sebagai teknis, melainkan merupakan awal dari tata kelola data yang transparan, terpadu, terarah, terstruktur, dan terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, platform tersebut menghubungkan data sektoral dan spasial yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan secara real time. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan berbagai pihak dalam penguatan tata kelola data daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Maliki, mengatakan keberadaan data memang menjadi tantangan sekaligus kunci dalam pencapaian target pembangunan daerah.

Menurutnya, data kependudukan Gorontalo menunjukkan berbagai dinamika sosial yang penting untuk dibaca dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya terlihat dari perubahan pola usia perkawinan masyarakat yang berdampak pada penundaan kelahiran pada periode 2010–2015.

“Data itu sebenarnya bercerita. Dari data kita bisa melihat perubahan perilaku masyarakat, tantangan pembangunan, hingga arah kebijakan yang harus dipersiapkan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Gorontalo juga diproyeksikan akan menghadapi fenomena penuaan penduduk sehingga pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan pembangunan yang mampu menjaga produktivitas masyarakat hingga usia lanjut.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti, pemanfaatan data terintegrasi juga semakin diperkuat melalui berbagai platform analisis pembangunan, termasuk SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu). Platform tersebut dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan analisis kemiskinan, ketimpangan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pengembangan platform Pentagon ini, juga turut didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang inklusi.

Team Leader SKALA Gorontalo, Petrarca Karetji, mengatakan dukungan SKALA terhadap pengembangan Pentagon merupakan bagian dari upaya memperkuat penyediaan layanan dasar yang tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang akurat.

“SKALA mendukung penguatan sistem data daerah agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam mengambil kebijakan. Namun data yang ada di Pentagon tidak dikelola oleh SKALA, melainkan sepenuhnya menjadi milik dan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Petrarca.

Menurut Petrarca, Pentagon diharapkan menjadi pusat data yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga dapat mendukung penguatan sistem Satu Data daerah secara berkelanjutan.

Peluncuran Open Data Gorontalo “Pentagon” diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem Satu Data di Provinsi Gorontalo sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.