Sistem Data Nasional Memperkuat Perencanaan dan Layanan Publik di Tanah Papua

Di berbagai provinsi Indonesia, terutama di daerah terpencil dan rentan, layanan publik tidak selalu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan pembangunan yang tidak didukung data yang reliabel dan terintegrasi. Data di daerah terfragmentasi, kualitasnya tidak konsisten, dan tidak siap pakai. Tantangan ini mencerminkan kesenjangan yang persisten dalam cara pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan data.

Data sosial dan ekonomi sering kali tersebar di berbagai institusi, memiliki standar dan kualitas yang berbeda, serta tidak dihimpun dalam sistem yang terpadu. Organisasi Perangkat Daerah juga belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan data dalam perencanaan. Semua ini membatasi kemampuan pemerintah provinsi untuk menyediakan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat, seperti yang terjadi di Tanah Papua.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan SEPAKAT pada tahun 2019, platform data terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan pembangunan. Platform ini menyatukan berbagai sumber data makro dan mikro, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat dan menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Memperkuat Implementasi dengan Kolaborasi

Untuk memperkuat pemanfaatan SEPAKAT di Tanah Papua, Bappenas menyelenggarakan lokakarya di Sentani, Jayapura, pada Februari 2026. Acara ini mempertemukan pejabat dari enam provinsi di Tanah Papua, termasuk perwakilan dari instansi perencanaan, layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kolaborasi antarsektor memperkuat koordinasi dalam pemanfaatan data serta mendukung perencanaan yang lebih terintegrasi.

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Muhammad Cholifihani, menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan dalam mencapai target pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia bergantung pada kualitas data dan kapasitas analitis pemerintah daerah,” ujarnya.

Peserta lokakarya sependapat dengan hal ini dan menyoroti manfaat platform bagi mereka.

“Data yang tersedia melalui SEPAKAT sangat berguna dan membantu kami mendukung perencanaan pembangunan daerah,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat, Nency Titty L. Wyzer.

Menerjemahkan Data ke dalam Aksi dalam Perencanaan Pembangunan

SEPAKAT menghadirkan berbagai fitur analisis yang membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan, menganalisis kondisi kesejahteraan masyarakat, serta menyusun intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah Kanvas Analisis yang menghubungkan analisis data dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peserta lokakarya menyoroti manfaat dari platform ini.

“Lokakarya yang diadakan sangat penting. Kami melihat bagaimana SEPAKAT semakin digunakan sebagai alat utama dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan,” ujar perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya Ira Dessy Maryana Gultom.

Membangun Kapasitas Perencanaan Berbasis Bukti

Selain belajar cara menggunakan SEPAKAT, peserta juga memperkuat literasi data dan pemahaman mereka tentang pemanfaatan analisis dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Lokakarya ini menggunakan pendekatan yang partisipatif dengan memadukan presentasi, praktik langsung, dan diskusi kelompok. Dengan metode ini, peserta dapat menerapkan langsung fitur-fitur analitis pada SEPAKAT dan berbagi  tantangan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Peserta mengikuti berbagai sesi praktis, termasuk menganalisis data makro dan mikro, menggunakan fitur analisis tematik, serta mengembangkan Kanvas Analisis untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan wilayah.

Pelatihan ini meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan data dalam perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi menunjukkan skor pemahaman rata-rata meningkat dari 40 persen sebelum lokakarya menjadi 70 persen setelahnya.

Kemitraan untuk Pemanfaatan Data yang Lebih Baik

Inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pemanfaatan data. Langkah ini membuktikan komitmen bersama untuk menempatkan data sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Lokakarya yang dipimpin oleh Bappenas dan didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), telah membantu peserta untuk menggunakan data secara lebih efektif —baik data makro, seperti Susenas dan Sakernas dan data mikro sosial ekonomi— serta mengintegrasikan SEPAKAT ke dalam perencanaan pembangunan.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan data secara lebih optimal untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya Memastikan Keberlanjutan

Upaya tindak lanjut telah disiapkan untuk memastikan keberlanjutan hasil lokakarya. Beberapa di antaranya, mendukung pemerintah daerah dalam menggunakan DTSEN, meningkatkan akses platform SEPAKAT, menyelaraskan data mikro daerah dengan DTSEN, dan memantau pelaksanaan rencana aksi yang disusun peserta. Dengan kapasitas analisis data yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang baik, pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, inklusif, dan responsif.