Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah Untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) lahir dari reformasi birokrasi yang telah berlangsung dua dekade dan membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, sistem kepegawaian, dan layanan dasar di Indonesia. Peran JFAK berdampak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan merata seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Salah satu perannya adalah memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional guna mencegah tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian dalam implementasi. Risalah kebijakan ini mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan JFAK di daerah, yaitu rendahnya pemahaman pimpinan daerah terhadap peran JFAK yang mengakibatkan terbatasnya utilisasi, terbatasnya kompetensi dan kapasitas JFAK di daerah, kurang jelasnya regulasi yang mengatur pembinaan dan tata kelola JFAK. Risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu: kejelasan unit pembina JFAK di daerah, panduan optimalisasi JFAK, dan peningkatan jejaring JFAK di daerah.