Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan data sosial ekonomi OAP. Seluruh rekomendasi peserta disahkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan dikawal hingga Musrenbang dan konsultasi publik berikutnya, menegaskan komitmen Papua untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif bagi kelompok rentan.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” pada 30 Oktober di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi strategis dalam memperkuat kapasitas dan kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), memastikan setiap rekomendasi kebijakan daerah didasarkan pada data dan analisis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA berfokus pada penguatan layanan infrastruktur perdesaan di Timor-Leste. Melalui dialog ini, kedua program menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatif yang didukung Pemerintah Australia ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmennya dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua 2025 di Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan RPJMD Papua 2025–2029. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, BPS, pemerintah kabupaten/kota, dan Program SKALA, forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wali data, produsen data, dan pembina data untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan berbasis bukti. Melalui penguatan validasi dan interoperabilitas data, Papua menegaskan langkahnya menuju sistem data yang lebih solid, akuntabel, dan inklusif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Berbagai langkah nyata seperti penyusunan RADPD, penyusunan Pergub turunan Perda Disabilitas, serta inovasi SADAR BENUANTA dan kemitraan dengan Program SKALA menegaskan arah Kaltara menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi cara kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani seluruh warganya tanpa terkecuali.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan data sosial ekonomi OAP. Seluruh rekomendasi peserta disahkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan dikawal hingga Musrenbang dan konsultasi publik berikutnya, menegaskan komitmen Papua untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif bagi kelompok rentan.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” pada 30 Oktober di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi strategis dalam memperkuat kapasitas dan kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), memastikan setiap rekomendasi kebijakan daerah didasarkan pada data dan analisis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA berfokus pada penguatan layanan infrastruktur perdesaan di Timor-Leste. Melalui dialog ini, kedua program menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatif yang didukung Pemerintah Australia ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmennya dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua 2025 di Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan RPJMD Papua 2025–2029. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, BPS, pemerintah kabupaten/kota, dan Program SKALA, forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wali data, produsen data, dan pembina data untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan berbasis bukti. Melalui penguatan validasi dan interoperabilitas data, Papua menegaskan langkahnya menuju sistem data yang lebih solid, akuntabel, dan inklusif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Berbagai langkah nyata seperti penyusunan RADPD, penyusunan Pergub turunan Perda Disabilitas, serta inovasi SADAR BENUANTA dan kemitraan dengan Program SKALA menegaskan arah Kaltara menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi cara kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani seluruh warganya tanpa terkecuali.
