Tanah Papua terletak di ujung timur wilayah Indonesia dan terdiri dari enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 1969 hingga 2022 sebagai bagian dari upaya desentralisasi di Indonesia. Upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terus dilakukan di wilayah tersebut. Pemerintah provinsi di Tanah Papua berupaya meningkatkan penyediaan layanan dasar melalui beberapa inisiatif penting. Program SKALA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan serta dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selain itu, Program SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Papua secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2022.

Provinsi Maluku secara resmi dibentuk sebagai suatu provinsi di Indonesia pada tahun 1945 dan berada di wilayah tengah dan selatan Kepulauan Maluku. Kota Ambon, yang terletak di Pulau Ambon, merupakan ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Maluku yang berbatasan dengan Maluku Utara, Papua Barat di sebelah timur, dan Laut Banda di sebelah selatan. Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota. Secara umum, pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan penggerak perekonomian Provinsi Maluku. Program SKALA bekerja sama dengan Pemerintah Maluku untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, serta dalam meningkatkan pemanfaatan data dan analisis yang akurat, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan memperkuat kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Maluku mulai beroperasi pada bulan September 2023.

Indonesia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang besar mencapai 5 juta orang (setara dengan jumlah penduduk negara Oman). Sajian informasi berupa infografis ini memberikan gambaran layanan dasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia, berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) tahun 2022.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berdiri sejak tahun 1958, berdasarkan Undang-Undang No. 64/1958. Provinsi ini juga menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kematian ibu dan neonatal. Angka stunting di Provinsi NTB juga melebihi rata-rata nasional, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal, pendapatan daerah, dan perbaikan layanan dasar. Program SKALA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, memanfaatkan data dan analisis yang handal, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di NTB mulai beroperasi pada Mei 2023.

Provinsi Aceh dibentuk pada akhir tahun 1949, dan kemudian diresmikan kembali melalui Undang-Undang No 24 Tahun 1956, yang mencakup seluruh wilayah eks Keresidenan Aceh. Perekonomian Aceh ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, serta industri minyak dan gas. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan penyediaan layanan dasar melalui berbagai inisiatif, namun tantangan besar masih ada dalam hal meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Program SKALA bekerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan serta dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selain itu, SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Aceh resmi mulai beroperasi pada Januari 2023.

Provinsi Gorontalo resmi menjadi provinsi ke-32 Indonesia pada Desember 2000 berdasarkan UU No. 38 tahun 2000. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi provinsi ini dengan komoditas unggulan seperti jagung, padi, dan kelapa. Namun, tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 14,57%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Program SKALA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat pemanfaatan data dan analisis yang handal, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Gorontalo mulai beroperasi pada Oktober 2023.

Data Dinas Sosial Aceh tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Aceh mencapai 18.680 orang, yaitu sekitar 0,35% dari 5.570.453 total penduduk Provinsi Aceh. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD) Tahun 2024-2029. Instrumen kebijakan ini, menjadi acuan pengarusutamaan disabilitas dalam merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, rincian belanja serta target penerima manfaat, melalui rencana kerja tahunan satuan kerja di lingkungan pemerintah Aceh, dengan mengikuti prinsip partisipatif dan pengambilan keputusan berbasis data.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didirikan pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64/1958. NTT dikenal akan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, yang mendukung sektor pariwisata. Namun, kondisi geografis yang sulit, iklim semi-kering, dan risiko bencana dapat menghambat akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Program SKALA bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat pemanfaatan data dan analisis yang handal, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan memperkuat kualitas belanja publik. Kantor SKALA di NTT mulai beroperasi pada Mei 2023.

Inklusi di tempat kerja dimulai dengan pola pikir yang menghargai keberagaman, terutama dalam inklusi disabilitas, yang menekankan aksesibilitas dan kesetaraan dalam semua aspek pekerjaan. Pola pikir ini mendukung kebijakan yang memastikan aksesibilitas fisik, perekrutan yang inklusif, dan sistem pendukung karyawan yang kuat. Pengalaman SKALA memberikan wawasan awal dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif, menyoroti keberhasilan dan aspek yang masih dapat ditingkatkan. Catatan ini menangkap pelajaran utama, dengan contoh inisiatif dan peningkatan dari perspektif karyawan SKALA penyandang disabilitas.