Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) lahir dari reformasi birokrasi yang telah berlangsung dua dekade dan membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, sistem kepegawaian, dan layanan dasar di Indonesia. Peran JFAK berdampak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan merata seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Salah satu perannya adalah memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional guna mencegah tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian dalam implementasi. Risalah kebijakan ini mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan JFAK di daerah, yaitu rendahnya pemahaman pimpinan daerah terhadap peran JFAK yang...

Program SKALA bersama Pemerintah Provinsi Aceh menjalin kolaborasi strategis untuk mendorong akselerasi layanan dasar melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan fiskal dan dinamika pembangunan, kolaborasi ini berfokus pada reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem perencanaan berbasis data, serta pelibatan kelompok rentan dan masyarakat sipil. Dengan mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis bukti, kemitraan ini bertujuan untuk mewujudkan visi Pemerintah Aceh 2025–2030 dalam membangun tata kelola yang efisien dan masyarakat yang sejahtera.

Program SKALA merupakan inisiatif kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Dalam konteks desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, SKALA berfokus pada penguatan tata kelola data dan analitik melalui integrasi sistem data di semua tingkat pemerintahan, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.