Ringkasan
  • Semua
  • Anggaran Responsif Gender
  • Data & Analitik
  • disabilitas
  • disabilitas intelektual
  • down syndrome
  • GEDSI
  • inklusi sosial
  • Keuangan Publik
  • sindrom down
  • SPM
  • Standard
  • Top 10
Mendorong RAD Pembangunan Kesetaraan Gender untuk Percepatan Layanan Dasar yang Responsif Gender dan Inklusif di Provinsi Maluku

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang konsisten di tingkat daerah untuk berkontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional kesetaraan gender, selain dengan memperkuat tata kelola dan pelembagaan untuk pelaksanaan juga pemahaman atas persoalan ketimpangan gender melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah memberikan arah dan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang...

Mewujudkan Kapasitas Fiskal yang Responsif Gender. Pembelajaran dari Monitoring Implementasi Transfer ke Daerah di 8 Provinsi Dampingan SKALA

Jelajahi Ringkasan Pengetahuan SKALA tentang bagaimana transfer fiskal antar pemerintah (Transfer ke Daerah/TKD) dapat memajukan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan bersama antara Kementerian Keuangan dan SKALA, ringkasan ini mengungkap berbagai hambatan utama, seperti kapasitas kelembagaan, sistem data, dan ketergantungan fiskal, serta menampilkan berbagai praktik yang menjanjikan, termasuk pendekatan inovatif Kalimantan Utara dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan rekomendasi kebijakan praktis, laporan ini mendukung upaya menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan yang responsif gender bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan.

Satu Data Aceh: Menuju Pemerintahan Berbasis Data

Satu Data Aceh adalah inisiatif strategis Pemerintah Aceh untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh publik dan antarinstansi. Berlandaskan Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Permendagri No. 5 Tahun 2024, program ini mendukung implementasi kebijakan berbasis data dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data melalui platform digital yang interaktif dan terbuka. Melalui kolaborasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Satu Data Aceh telah berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 dataset dari seluruh Aceh hingga April 2025. Portal ini menyediakan berbagai fitur seperti visualisasi data, peta interaktif, infografis tematik, dan publikasi resmi....

Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Program SKALA

Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan Program SKALA turut mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan layanan dasar yang lebih adil dan responsif. Melalui kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan jaringan masyarakat sipil, SKALA mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan data terpilah berbasis gender dan disabilitas. Pendekatan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk dukungan teknis seperti penyusunan kebijakan, penguatan sistem data dan forum partisipatif, serta advokasi kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan secara berkelanjutan.

Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah Untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) lahir dari reformasi birokrasi yang telah berlangsung dua dekade dan membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, sistem kepegawaian, dan layanan dasar di Indonesia. Peran JFAK berdampak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan merata seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Salah satu perannya adalah memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional guna mencegah tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian dalam implementasi. Risalah kebijakan ini mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan JFAK di daerah, yaitu rendahnya pemahaman pimpinan daerah terhadap peran JFAK yang...

Lihat Profil Lainnya

Profile terakhir

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

SKALA dikelola oleh 

SKALA @ Copyright 2023