Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Studi baseline ini mengkaji kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika interaksinya dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik. Mekanisme perencanaan tematik GEDSI belum terlembagakan secara konsisten di tingkat provinsi dan integrasi isu GEDSI sangat bergantung pada inisiatif sektoral serta dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah memperbesar biaya partisipasi dan membatasi kesinambungan kolaborasi. Di sisi lain, OMS memiliki kekuatan pada jejaring komunitas dan kedekatan dengan kelompok dampingan, namun masih menghadapi tantangan serius pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, akses dokumen perencanaan, serta kemampuan advokasi teknokratis berbasis data. Studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas OMS dan pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan dan pedesaan untuk mendorong integrasi GEDSI yang lebih efektif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.