Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara

Studi baseline ini menganalisis kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika interaksinya dengan pemerintah provinsi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS dan masyarakat masih terbatas pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada pada ranah eksekutif dan legislatif tanpa ruang partisipasi publik. Inisiatif musrenbang inklusif yang mulai diperkenalkan pada 2024 belum terlembagakan secara regulatif, dan akses terhadap dokumen perencanaan serta penganggaran meskipun relatif terbuka, belum ramah disabilitas. Dari sisi OMS, jejaring menjadi kekuatan utama, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman teknokratis terhadap kewenangan serta dokumen perencanaan daerah masih menjadi tantangan. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dasar OMS dan pelembagaan mekanisme perencanaan inklusif secara bertahap sebagai prasyarat untuk mendorong kolaborasi GEDSI yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.