Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh

Studi baseline ini menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta pola kolaborasinya dengan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh. Temuan utama menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terbatas pada tahap perencanaan awal melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik. Mekanisme perencanaan tematik GEDSI di tingkat provinsi belum terlembagakan secara memadai, didukung oleh keterbatasan regulasi, anggaran, dan mandat kelembagaan, meskipun Aceh relatif unggul dalam keterbukaan informasi publik. Dari sisi OMS, legalitas kelembagaan menjadi aspek terkuat, sedangkan visibilitas publik dan digital masih lemah, dengan kebutuhan peningkatan kapasitas yang berfokus pada pemahaman dokumen perencanaan, penerjemahan isu GEDSI ke dalam bahasa kebijakan, serta penguatan advokasi berbasis data dan pengetahuan untuk berinteraksi lebih efektif dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.