Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di NTB Melalui Pembangunan Berketahanan Iklim

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut diperburuk oleh dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menetapkan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. Di NTB pemenuhan layanan dasar pendidikan menghadapi tiga persoalan utama: 1) kerusakan fasilitas sekolah di wilayah pesisir akibat potensi kenaikan muka air laut; 2) meningkatnya risiko anak putus sekolah di daerah terdampak; dan 3) kerentanan ganda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Untuk itu, risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain integrasi risiko iklim ke dalam kebijakan layanan dasar pendidikan, pemetaan prioritas pembangunan sekolah tahan bencana, dan peningkatan penyediaan layanan pendidikan inklusif di daerah rentan kenaikan muka air laut.