Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Ketergantungan provinsi ini terhadap penerimaan yang bersumber dari transfer pusat masih sangat tinggi. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 0,67%, sementara Rasio PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada pada kisaran 29,89 % di 2024, dan diperkirakan 34,83% pada 2025. Kajian tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia Indonesia, menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal. Permasalahan utama diantaranya meliputi rendahnya potensi pajak alat berat, dominasi retribusi pada beberapa sektor saja, potensi pendapatan dari opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang masih rendah, serta belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam menghasilkan pendapatan. Risalah kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi, baik jangka pendek maupun jangka menengah, sebagai respon terhadap tren defisit APBD yang terus meningkat. Tujuannya memperkuat strategi peningkatan PAD, memperluas ruang fiskal, dan meningkatkan kemampuan pembiayaan layanan publik secara berkelanjutan.