Pembelajaran dari Implementasi Regsosek di Daerah: Sebuah Masukan untuk Implementasi Kebijakan DTSEN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menandai langkah penting dalam pengelolaan dan ekosistem data di Indonesia. DTSEN dibangun di atas fondasi arsitektur data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta sistem-sistem pendataan lain. Pengembangan DTSEN perlu mengantisipasi tantangan dan permasalahan dalam pembangunan sistem-sistem data yang sudah/pernah ada, antara lain: belum adanya desain pemutakhiran sistem satu data yang teruji efektif; belum lengkapnya regulasi tentang pedoman, tata kelola, dan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan yang melakukan pemutakhiran hingga verifikasi dan validasi data lintas tingkatan di daerah; terbatasnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia; serta terbatasnya anggaran pemutakhiran data, khususnya di daerah perdesaan tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Risalah kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari pelaksanaan uji coba pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Bappenas dan BPS, serta menyusun rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan guna mendukung kelancaran dan penyempurnaan proses pemutakhiran data ke depan.