Optimalisasi Dana Alokasi Umum Specific Grant dalam Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memunculkan kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU-SG). Instrumen fiskal ini bertujuan mempercepat pemenuhan layanan dasar melalui transfer khusus (earmarked transfer). Risalah kebijakan ini menganalisis dampak DAU-SG periode 2023-2025 terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025. Analisis menunjukkan korelasi positif antara peningkatan alokasi DAU-SG 2024 dengan capaian SPM 2025 serta efektivitas intervensi fiskal berbasis kinerja. Namun, sejumlah persoalan masih mengemuka. Pertama, terdapat kesenjangan capaian SPM pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kedua, efektivitas pemanfaatan DAU-SG berbeda signifikan antar daerah. Ketiga, sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) di banyak daerah masih lemah. Untuk menjawab tantangan tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan perencanaan dan tagging anggaran, penyusunan pedoman teknis di tingkat daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, DAU-SG dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dan berkelanjutan yang mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan dasar di seluruh Indonesia.