Mendorong RAD Pembangunan Kesetaraan Gender untuk Percepatan Layanan Dasar yang Responsif Gender dan Inklusif di Provinsi Maluku

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang konsisten di tingkat daerah untuk berkontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional kesetaraan gender, selain dengan memperkuat tata kelola dan pelembagaan untuk pelaksanaan juga pemahaman atas persoalan ketimpangan gender melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah memberikan arah dan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender yang dituangkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan. Risalah Kebijakan ini mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan agenda kesetaraan gender, antara lain: unit kerja yang kurang familiar dengan PUG, terbatasnya kapasitas sumber daya pelaksana, dan tingginya mutasi pegawai. Untuk itu, risalah kebijakan ini memberikan rekomendasi, yaitu: revitalisasi Kelompok Kerja (Pokja) PUG, memperkuat forum satu data daerah, dan mulai mendorong untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG).