Dana Otonomi Khusus: Arah Baru Kebijakan dan Implikasinya bagi Daerah

Revisi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 menandai arah baru tata kelola fiskal di Papua dan Aceh, dengan fokus pada akuntabilitas, inklusi, dan efisiensi. Dokumen ini merekam pembelajaran dari proses kolaboratif lintas kementerian dan daerah dalam menyusun regulasi, serta bagaimana kebijakan ini memperkuat integrasi sistem informasi, penyelarasan dengan konteks lokal, dan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Dengan dukungan aktif dari program SKALA, PMK ini bertujuan memastikan Dana Otsus benar-benar berdampak bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan Orang Asli Papua, sekaligus mendorong transparansi melalui interoperabilitas sistem dan perencanaan berbasis bukti.