Penguatan Tata Kelola
Penyediaan Layanan Dasar
untuk Masyarakat Rentan
Dikembangkan berdasarkan PP No. 2/2018 dan Permendagri No. 59/2021.
Pendataan yang terkonsolidasi
1
Thematic Action Plan
TAP
Pendataan yang terkonsolidasi
Pemetaan Masalah
- Beragamnya kapasitas Pemda pada semua tahapan siklus data daerah.
- Lemahnya standardisasi data prioritas.
- Siklus pengelolaan data sektoral untuk pemenuhan SPM di daerah yang belum konsisten.
- Bagi-pakai data belum mencakup semua sumber data.
Perubahan yang disasar
Data layanan dan pembangunan terkonsolidasi, terverifikasi, updated, dapat dibagi-pakaikan, dan konsisten.
Integratif/Kolaboratif
PKKS, KJS, KPPA, Bappenas
Sesditjen Bina Bangda, PEIPD, Pusdatin dan Inspektorat II, Kemendagri
Sistem Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 2
Penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah
TAP 2
Penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah
TAP 3
Penguatan sistem informasi tingkat desa
TAP 3
Penguatan sistem informasi tingkat desa
TAP 4
Sistem dan integrasi antar sistem data
TAP 4
Sistem dan integrasi antar sistem data
Pemetaan penerima manfaat
2
Thematic Action Plan
TAP
Pemetaan penerima manfaat
Pemetaan Masalah
- Terbatasnya data mikro sasaran program sesuai tingkat kesejahteraan sosial (BNBA).
- Terbatasnya kapasitas Pemda menganalisa dan memanfaatkan data.
- Terbatasnya alat dan kapasitas analisis data.
Perubahan yang disasar
Data yang sudah terkonsolidasi dianalisis sehingga tidak hanya diketahui jumlah dan tipologi masyarakat rentan yang disasar, tapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan kerentanan.
Integratif/Kolaboratif
- KPPA, PKPM, KJS, Bappenas
- Sesditjen Bina Bangda dan PEIPD, Kemendagri
- P2D, DJPK, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 5
Analisis dan Pemanfaatan data
TAP 5
Analisis dan Pemanfaatan data
TAP 1
Partisipasi
TAP 1
Partisipasi
Perencanaan
3
Thematic Action Plan
TAP
Perencanaan
Pemetaan Masalah
- Mekanisme dan forum partisipasi masyarakat (khususnya kelompok rentan) masih formalitas.
- Terbatasnya kapasitas Pemda dalam penyusunan menyusun dokrenda.â
- Pemanfaatan SIPD belum optimal.
- Integrasi berbagai rencana aksi daerah ke dokumen perencanaan reguler belum optimal.
Perubahan yang disasar
- Musrenbang mengkonfirmasi dan mengusulkan layanan yang tepat/perlu peningkatan.
- Identifikasi rumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan berbasis dokumen rencana aksi dan dokumen perencanaan reguler & berkualitas.â
- Identifikasi sumber pembiayaan (pengalokasian).
Integratif/Kolaboratif
- PKD TKD, Pembangunan Indonesia Barat, Pembangunan Indonesia Timur, KPPA, PKKS, Bappenas
- Sesditjen Bangda, PEIPD Bangda, FTPUD Keuda, PDODPOD Otda, Inspektorat II, & Fasker, Kemendagri
- DDIOKK, Sesditjen DJPK, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 1
Partisipasi
TAP 1
Partisipasi
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 7
Perencanaan  Daerah
TAP 7
Perencanaan  Daerah
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
Penganggaran
4
Thematic Action Plan
TAP
Penganggaran
Pemetaan Masalah
- Komitmen penerapan SPM Pemda bervariasi.
- Analisis Standar Belanja untuk menghasilkan costing yandas berbasis SPM belum optimal. â
- Keterbatasan fiskal pada daerah-daerah tertentu.
- Belum sinkronnya prioritas dan belanja pusat-daerah.
Perubahan yang disasar
- Identifikasi rumusan program, kegiatan, sub- kegiatan & rincian belanja sesuai nomenklatur anggaran untuk penerapan kebutuhan layanan bagiragam disabilitas/kerentanan.
- Penerimaan daerah meningkat sehingga tersedia alokasi anggaran yang mencukupiâ
- Sinkronisasi dan penetapan anggaran dan sumber pembiayaan.
Integratif/Kolaboratif
PKD TKD, Pembangunan Indonesia Barat, Pembangunan Indonesia Timur, KPPA, Bappenas- PD Keuda, FTPUD Keuda, PAD Keuda, dan Sesditjen Bangda, Kemendagri
- PDRD, DTU, DTK, DDIOKK, P2D, dan Sesditjen DJPK, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 8
Penganggaran Daerah
TAP 8
Penganggaran Daerah
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
TAP 10
Pendapatan  Daerah
TAP 10
Pendapatan  Daerah
TAP 11
Dana Abadi Daerah
TAP 11
Dana Abadi Daerah
TAP 12
Transfer ke Daerah (TKD)
TAP 12
Transfer ke Daerah (TKD)
Pelaksanaan Layanan
5
Thematic Action Plan
TAP
Pelaksanaan Layanan
Pemetaan Masalah
- Pengawasan pelaksanaan layanan belum optimal.
- Keterbatasan kapasitas disain kegiatan penyediaan layanan.
Perubahan yang disasar
- Penyediaan SDM, standar dan prosedur, sarana dan prasarana, dll oleh unit teknis.
- Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan.
Integratif/Kolaboratif
- Pembangunan Indonesia Timur, Bappenas
- Bangda, Kemendagri
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
TAP 9
Perencanaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
Hasil Layanan
6
Thematic Action Plan
TAP
Hasil Layanan
Pemetaan Masalah
- Pemetaan dan monitoring output dan outcome layanan belum terkonsolidasi.
- Peran binwas SPM dari Provinsi ke kabupaten/kota masih beragam.
Perubahan yang disasar
- Pemetaan hasil layanan dan analisa output (hasil-hasil dan penyebab).
- Identifikasi tindak lanjut dan perluasan cakupan layanan melalui pengembangan dan penetapan sasaran baru.
Integratif/Kolaboratif
- PKKS, Bappenas
- Sesditjen Bangda, PEIPD, Pusdatin dan Inspektorat II, Kemendagri
- P2D, Sistem Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 2
Penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah
TAP 2
Penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
Tindak lanjut hasil layanan
7
Thematic Action Plan
TAP
Tindak lanjut hasil layanan
Pemetaan Masalah
- Pembahasan hasil layanan dan efektifitas kegiatan penyediaan layanan kurang diberi perhatian.
- Hasil monitoring dan evaluasi kurang dimanfaatkan.
Perubahan yang disasar
Data layanan dan pembangunan terkonsolidasi, terverifikasi, updated, dapat dibagi-pakaikan, dan konsisten.
Integratif/Kolaboratif
- Pembangunan Indonesia Timur, Bappenas
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
TAP 6
Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit cost dan perhitungan biaya penerapan SPM
Pemutakhiran Data
8
Thematic Action Plan
TAP
Pemutakhiran Data
Pemetaan Masalah
- Bervariasinya aplikasi perencanaan dan pendataan di daerah dan pusat.
- Tata kelola pemutakhiran data perlu diperkuat, termasuk untuk dibagi-pakai data antar K/L.
Perubahan yang disasar
Data yang dimutakhirkan dan divalidasikan secara sistematis dan perbaikan dokumen kinerja layanan dasar.
Integratif/Kolaboratif
- KJS, Bappenas
- Sesditjen Bina Bangda, Pusdatin, Kemendagri
- P2D, DJPK, Sistem Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
isi tap detail
tiap tahun
anggaran
TAP 3
Penguatan sistem informasi tingkat desa
TAP 3
Penguatan sistem informasi tingkat desa
TAP 5
Analisis dan Pemanfaatan data
TAP 5
Analisis dan Pemanfaatan data
Konten detail akan muncul di sini
