Studi baseline ini mengkaji kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika interaksinya dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik. Mekanisme perencanaan tematik GEDSI belum terlembagakan secara konsisten di tingkat provinsi dan integrasi isu GEDSI sangat bergantung pada inisiatif sektoral serta dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah...

Studi baseline ini menganalisis kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika keterlibatannya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI relatif lebih mapan pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, termasuk adanya ruang tematik tertentu, namun proses penganggaran tetap berada di luar partisipasi publik sehingga pengaruh OMS terhadap alokasi anggaran masih terbatas. Pengarusutamaan GEDSI telah terintegrasi dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah, meskipun konsistensinya antar-OPD bervariasi dan bergantung pada komitmen sektor terkait. Dari sisi OMS, kapasitas...

Studi baseline ini mengkaji kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika keterlibatannya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik. Pengarusutamaan GEDSI belum terlembagakan secara formal dan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, yang meningkatkan biaya partisipasi, membatasi intensitas kolaborasi, dan memperlebar kesenjangan kapasitas antarwilayah. Di sisi lain, OMS memiliki kekuatan pada jejaring komunitas dan...

Studi baseline ini menganalisis kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika interaksinya dengan pemerintah provinsi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS dan masyarakat masih terbatas pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada pada ranah eksekutif dan legislatif tanpa ruang partisipasi publik. Inisiatif musrenbang inklusif yang mulai diperkenalkan pada 2024 belum terlembagakan secara regulatif, dan akses terhadap dokumen perencanaan serta penganggaran meskipun relatif terbuka, belum ramah disabilitas. Dari sisi OMS, jejaring...

Studi baseline ini mengkaji kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo dengan menyoroti kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika keterlibatannya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terfokus pada tahap perencanaan melalui musrenbang dan forum konsultatif, sementara ruang partisipasi publik dalam penganggaran relatif tertutup. Mekanisme perencanaan tematik GEDSI belum terlembagakan secara konsisten dan integrasinya lebih banyak bergantung pada dokumen sektoral serta kerangka RAD SDGs. Di sisi lain, OMS memiliki kekuatan pada komitmen isu dan kedekatan dengan komunitas, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek legalitas, pendanaan,...