- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan laporan kajian terbaru mengenai potensi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini menguraikan peluang optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta kontribusi BUMD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Didukung oleh Program SKALA, kajian ini menemukan bahwa PAD Kalimantan Utara masih tergolong rendah, dengan rasio PAD terhadap PDRB hanya 0,67% pada 2023. Meski demikian, dengan strategi yang tepat, PAD diproyeksikan dapat meningkat hampir 47,5% pada 2027, terutama melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, serta penerapan pajak baru, seperti Pajak Alat Berat. Laporan ini merekomendasikan langkah strategis, mulai dari digitalisasi sistem perpajakan, penguatan regulasi,...
Laporan Monitoring Implementasi Kebijakan HKPD Responsif Gender 2023–2024 ini menyajikan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia, di 8 provinsi dan 8 kabupaten/kota dampingan. Menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, laporan ini mengulas capaian, tantangan, serta peluang perbaikan dalam pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial. Temuan menunjukkan variasi kinerja antar daerah, dengan praktik baik seperti kepemimpinan politik yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan inovasi lokal, sekaligus mengidentifikasi kelemahan pada kapasitas SDM, koordinasi, dan ketersediaan data terpilah gender. Laporan ini merekomendasikan langkah strategis bagi pemerintah pusat dan...
The SKALA Six Monthly Progress Report (July–December 2024) outlines the program’s continued efforts to strengthen decentralized governance in Indonesia, focusing on inclusive basic service delivery, particularly for women, people with disabilities, and vulnerable populations.
This report reflects the second implementation period following the development of SKALA’s initial annual work plan and details SKALA’s context, progress and achievements between January 1 and Jun 30, 2024.
Rencana Kerja Tahunan SKALA tahun 2024-2025 menguraikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam memberikan layanan dasar yang inklusif di daerah-daerah tertinggal. Dengan berfokus pada empat bidang utama—Data dan Analisis, Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Manajemen Keuangan Publik (PFM)—rencana kerja ini mengintegrasikan prioritas pemerintah untuk mendorong kolaborasi lintas kementerian.
