Tingkatkan Partisipasi Bermakna, Jaringan Masyarakat Sipil Mentari Kaltara Ikuti Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memperkuat peran strategisnya dalam mengawal pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dalam kegiatan “Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif” yang digelar di Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (16/12). Kegiatan pelatihan difasilitasi oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara, Datu Iqro Ramadhan,  mewakili Gubernur Kalimantan Utara. 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 18 Desember 2025 ini ddiikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari perwakilan simpul JMS Mentari Kaltara yang bergerak pada isu perempuan, kesetaraan gender,  anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, advokasi kebijakan publik, serta unsur akademisi.

Para peserta mengikuti pelatihan ini dengan antusias, yang juga dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait seperti Bappeda Litbang, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Datu Iqro menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif (PUGIS) merupakan pondasi penting dalam menciptakan kebijakan publik yang tepat sasaran. Melalui pendekatan ini, kebutuhan berbagai lapisan masyarakat seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dapat terakomodasi secara lebih baik dalam proses pembangunan.

“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro mengutip pesan Gubernur.

Komitmen ini sejalan dengan landasan kebijakan nasional, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kaltara telah memiliki beberapa payung hukum diantaranya yaitu  Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG. Saat ini, regulasi tersebut tengah didorong peningkatannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar implementasi penganggaran yang inklusif memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltara juga telah menetapkan Perda No. 17  Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Pelatihan ini dinilai sangat strategis untuk mengawal implementasi regulasi tersebut. Dukungan pelatihan ini memastikan penggunaan modul resmi FITRA yang telah teruji dan  didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia. 

Peserta tidak hanya dibekali pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan teknis menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Melalui metode pembelajaran partisipatif dan pemanfaatan Learning Management System (LMS), peserta didorong untuk mampu menyusun Kertas Kebijakan (Policy Brief) berbasis bukti serta merumuskan rencana tindak lanjut advokasi yang konkret untuk daerah.

Lebih jauh, pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk mewujudkan  penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial, sehingga proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, Datu Iqra menekankan pentingnya ketersediaan data agar perencanaan dan penganggaran pembangunan lebih tepat sasaran. 

Menutup sambutannya, Datu Iqro menyampaikan apresiasi Gubernur kepada Seknas FITRA dan dukungan Program SKALA atas inisiatif ini, serta berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil semakin kuat demi Kaltara yang maju dan berkeadilan.

“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” tuturnya.