Tingkatkan Kualitas Perencanaan Otsus, Bappenas Gelar Workshop Uji Coba SIPPP untuk Aparatur Daerah

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Uji Coba Penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dalam Musrenbang Otsus. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah di Papua dalam menyusun perencanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih terintegrasi dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025.

Workshop yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa sampai Rabu (16-17 Desember 2025) ini merupakan langkah strategis untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029, sekaligus merespons instruksi Presiden RI mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Kegiatan ini didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia.

Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, menekankan bahwa sistem ini bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen vital reformasi tata kelola.

“SIPPP dikembangkan sebagai alat bantu bersama untuk mengimplementasikan RAPPP sekaligus memperbaiki tata kelola, perencanaan, dan penganggaran, khususnya dalam kerangka Otsus di Tanah Papua. Harapannya, integrasi ini memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan sesuai Surat Edaran Bersama tiga kementerian,” ujar Ika dalam pembukaannya.

Agenda utama dalam workshop ini berfokus pada transisi sistem perencanaan. Selama ini, aparatur daerah menghadapi tantangan dengan adanya tiga sistem terpisah: SIPPP (Bappenas), Sistem Informasi Keuangan Daerah Otsus/SIKD-Otsus (Kemenkeu), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD (Kemendagri).

Kondisi tersebut kerap memaksa pemerintah daerah melakukan input data berulang yang memicu ketidaksinkronan data dan inefisiensi birokrasi.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Agung Indrajit, memastikan bahwa aspek teknis SIPPP telah dirancang untuk memudahkan pengguna di daerah melalui interoperabilitas data.

“Kami telah membangun jembatan data agar apa yang ada di SIPD dapat ditarik secara otomatis ke SIPPP. Dengan demikian, Bapak/Ibu di daerah tidak perlu menginput data dari nol lagi. Ini upaya kami mengurangi beban administrasi sekaligus menjaga konsistensi data antara perencanaan pusat dan daerah,” jelas Agung.

Melalui workshop ini, para peserta dari Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Wilayah Papua dibimbing untuk menggunakan SIPPP v2.0. Versi terbaru ini telah dirancang interoperabel dengan SIPD dan SIKD-Otsus sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) tiga kementerian. Sistem ini menyederhanakan alur kerja Musrenbang Otsus, mulai dari pengusulan program berbasis Rancangan RKPD, pembahasan lintas sektor, hingga pencetakan Berita Acara (BA).

Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, kunci utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, uji coba ini krusial untuk memastikan aparatur daerah siap secara teknis.

“Melalui pemanfaatan SIPPP, proses perencanaan dan penganggaran Otsus diharapkan semakin efisien, transparan, dan berbasis data, sehingga Dana Otsus dapat disalurkan tepat waktu dan manfaatnya semakin dirasakan oleh Orang Asli Papua,” ujar Ted dalam sambutannya.

Selain aspek teknis aplikasi, materi workshop juga menekankan pentingnya kualitas data dalam mendukung RAPPP. Peserta didorong untuk memastikan validitas data Orang Asli Papua (OAP) yang mencakup informasi sosial ekonomi, sebagai basis perencanaan. Pemda juga perlu memiliki strategi integrasi sistem pendataan lokal yang telah dikembangkan di wilayah Tanah Papua mulai dari tingkat kampung, ke kabupaten/kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis semata, melainkan berlanjut pada pendampingan intensif. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya mampu mengoperasikan sistem, tetapi juga tajam dalam melakukan analisis data terpilah OAP untuk pembangunan yang inklusif.

Sinergi lintas kementerian (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri) bersama dukungan program kemitraan Program SKALA dalam workshop ini, menunjukkan komitmen kuat untuk mengawal transisi digitalisasi perencanaan demi kesejahteraan masyarakat Papua.