SPM Awards 2025: Merayakan Inovasi Daerah untuk Menjangkau yang Paling Rentan

Dari pulau-pulau terpencil hingga pusat kota, pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus menunjukkan bahwa inovasi daerah menjadi tumpuan dalam melayani masyarakat yang paling rentan. Ajang SPM Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, digelar di Jakarta pada 23 Mei 2025 untuk merayakan semangat tersebut: bahwa penyelenggaraan layanan dasar tetap berjalan, bahkan di tengah keterbatasan anggaran. 

SPM Awards adalah ajang tahunan yang mengapresiasi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu enam jenis layanan dasar yang merupakan kewajiban negara dan menjadi hak setiap warga negara. Keenam area prioritas tersebut adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan layanan sosial. Melalui penghargaan ini, pemerintah pusat mendorong percepatan, konsistensi, dan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab daerah. 

“SPM Awards bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi cerminan nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Kami berharap pencapaian para penerima penghargaan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mempercepat layanan dasar yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. 

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan SPM nasional, sebanyak 44 daerah tercatat telah mencapai standar pelayanan paripurna. Dari jumlah tersebut, penghargaan diberikan kepada tiga provinsi, tiga kabupaten, dan tiga kota terbaik. Selain itu, tiga daerah kepulauan menerima penghargaan khusus atas konsistensi mereka dalam penyelenggaraan layanan dasar, bersama dua daerah terbaik dari masing-masing kawasan regional (Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, dan Maluku–Papua), dan satu provinsi pembina terbaik. 

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang dirumuskan bersama antara Kemendagri dan kementerian/lembaga pembina SPM. Aspek yang dinilai meliputi capaian Indeks Pelayanan Minimal (IP-SPM), alokasi anggaran, efektivitas tim pelaksana, pelaksanaan rencana aksi, serta kedisiplinan pelaporan melalui sistem e-SPM berbasis web.

Berinovasi di Tengah Tantangan 

Pelaksanaan SPM Awards 2025  semakin relevan di tengah tuntutan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Kendati menghadapi keterbatasan fiskal, sejumlah pemerintah daerah justru menunjukkan bahwa dengan optimalisasi anggaran, mereka =mampu memprioritaskan penyediaan layanan dasar secara efektif. 

• Provinsi Maluku Utara, yang termasuk kategori fiskal lemah, meluncurkan Program Bantuan Dana Operasional Daerah (BOSDA) yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. 

• Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Bupati menyediakan pendidikan gratis dari TK hingga SMA/SMK. Selain itu, penyediaan air minum dan penataan wilayah yang layak juga telah diwujudkan, dengan seluruh pembiayaan bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dikelola secara efisien dan tepat sasaran. 

• Nusa Tenggara Barat, provinsi mitra SKALA, dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan SPM untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, dengan penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. 

• Kalimantan Utara, yang juga merupakan provinsi mitra SKALA, meraih predikat provinsi terbaik dalam penerapan SPM di wilayah Kalimantan, dengan penghargaan diterima oleh Gubernur Zainal Arifin Paliwang. 

• Maluku, provinsi mitra SKALA lainnya, meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan SPM untuk wilayah Maluku-Papua, yang secara resmi diserahkan kepada Wakil Gubernur Abdullah Vanath. 

Praktik baik dari ketiga daerah tersebut menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan kepemimpinan daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga. SPM Awards 2025 adalah bukti nyata bagaimana kepemimpinan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang berdampak. 

“SPM Awards bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam penyediaan layanan dasar, mendorong koordinasi antara pusat dan daerah, serta memberi apresiasi atas capaian kinerja. Tahun ini, 44 daerah berhasil mencapai standar pelayanan paripurna,” ujar Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud.

Kemitraan untuk Dampak Berlipat 

Penyelenggaraan SPM Awards 2025 membuka peluang untuk mereplikasi dan memperluas inovasi yang telah berhasil di daerah. Proses ini turut didukung oleh Program SKALA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang memberikan dukungan teknis, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi dan koordinasi dalam penguatan tata kelola layanan dasar berbasis data. 

“Pemerintah Australia bangga dapat turut mendukung pelaksanaan SPM melalui kemitraan untuk membangun sistem dan basis data yang kuat. Selamat kepada para penerima penghargaan. Kami berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama ini agar layanan dasar yang inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Konselor Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent. 

SPM Awards menjadi insentif bagi daerah untuk melanjutkan berbagai langkah inovatif yang telah dirintis. Ke depan,  penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dikawal, disertai upaya untuk memastikan akses sumber pembiayaan yang andal, transparan, dan akuntabel. Kemitraan yang berkelanjutan dan saling mendukung menjadi kunci dalam mendorong perbaikan dan perluasan layanan dasar agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.