SPEKTRA Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah Menghadapi Tantangan Global

Tekanan dari ketidakpastian ekonomi global semakin dirasakan Indonesia, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah serta penyelenggaraan layanan dasar. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah menjadi langkah strategis. Pelaksanaan SPEKTRA (Strategi Pelatihan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, yang didukung oleh Program SKALA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, merupakan respons konkret terhadap kebutuhan tersebut. 

Pelatihan untuk Fasilitator SPEKTRA merupakan bagian dari program“ Better with DJPK”, sebuah inisiatif DJPK untuk memperkuat kapasitas pengelolaan transfer ke daerah dan tata kelola perekonomian daerah. Sebagai bagian dari inisiatif ini, SKALA mendukung persiapan episode SPEKTRA dan SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) yang menjadi wadah pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antarpemangku kepentingan. 

Pelatihan ini diselenggarakan di Bogor dan Jakarta pada 2–5 Juni 2025, dengan mengusung tema: “Penyelarasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS).” Tema ini sekaligus menjawab amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah dalam pemenuhan layanan dasar yang menjadi fokus dan kebijakan bersama. 

Pelatihan  ini diikuti oleh 59 pejabat eselon III dan IV dari 27 pemerintah daerah, yang sebagian besar merupakan perwakilan dari Bappeda, DPKAD, dan APIP (Inspektorat). Para peserta dipilih berdasarkan kelengkapan administrasi serta hasil ujian seleksi yang dikembangkan bersama oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan DJPK. 

Dalam sesi penutupan SPEKTRA, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menyoroti ketidakpastian ekonomi global dan pentingnya kebijakan yang adaptif dan kolaboratif antara pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan. 

“Melalui SPEKTRA, para peserta dapat menjadi agen perubahan di daerah masing-masing dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan global dan regional yang memengaruhi kebijakan fiskal. Kita tidak bisa mendorong transformasi pembangunan sendirian. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi kunci. Transmisi fiskal kita kini semakin kuat, dari kementerian dan lembaga, melalui transfer ke daerah, hingga menjangkau desa-desa. Dulu, sebagian besar sumber daya berada di pemerintah pusat; sekarang sudah menjangkau masyarakat. Itulah kekuatan transformasi pembangunan kita,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani. 

Menyelaraskan Kebijakan Fiskal Pusat–Daerah 

Saat ini, pemerintah telah menyusun KEM–PPKF Tahun 2026 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen ini menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran. KEM–PPKF 2026 juga memperkuat komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, penyelarasan visi antara pusat dan daerah menjadi semakin penting. 

SPEKTRA relevan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang sedang berlangsung di berbagai daerah. RKPD menjadi dasar penyusunan KUA–PPAS dan APBD, sehingga perlu diselaraskan dengan KEM–PPKF sebagai dokumen arah fiskal nasional. Pelatihan SPEKTRA dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis pengelola keuangan daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan nasional ke dalam kebijakan anggaran yang terintegrasi. 

“Bulan Juli menandai dimulainya masa penyelarasan KEM–PPKF dan KUA–PPAS. Karena itu, peserta SPEKTRA perlu menyampaikan hasil pelatihan ke jajaran teknis di provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan substansi KEM–PPKF dapat langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahap RKPD,” ujar Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Adriyanto. 

Inovasi untuk Memperluas Dampak 

SPEKTRA merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem fiskal yang responsif dan adil. Program ini mendapat dukungan dari SKALA melalui dukungan teknis, peningkatan kapasitas, dan kerja sama lintas tingkatan pemerintahan. 

“Pemerintah Australia mengapresiasi komitmen DJPK dalam mendorong reformasi kebijakan fiskal melalui tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah. Dengan memperkuat keselarasan kebijakan pusat dan daerah, implementasi kebijakan fiskal nasional akan menjadi lebih optimal, dan sebaliknya, kebijakan dan kebutuhan daerah dapat memberikan masukan berharga untuk kebijakan di tingkat nasional. Program SPEKTRA adalah salah satu inovasi penting yang menjembatani komunikasi antara kebijakan strategis di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di daerah,” ujar Minister Konselor untuk Tata Kelola dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Tim Stapleton. 

Peserta SPEKTRA diharapkan menjadi penggerak reformasi fiskal di daerah masing-masing dengan memperkuat kapasitas teknis dan strategis di tingkat lokal. Angkatan pertama ini memainkan peran penting dalam mendorong transformasi fiskal di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, serta turut membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Simak lebih lanjut video penutupan SPEKTRA di: