Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA: Perluas Praktik Baik, Selaraskan dengan Prioritas Pembangunan Baru

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program SKALA memperkuat kerja sama untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar yang inklusif dan efektif. Dalam “Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA” yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada 21 Maret 2025, kedua pihak menjabarkan prioritas bersama, serta arah strategis ke depan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan pemerintah daerah. Komite Pengarah mengamanatkan agar SKALA melanjutkan dan mempercepat implementasi Rencana Kerja Tahunan 2024-2025 yang telah disetujui.

SKALA adalah program kerja sama jangka panjang yang mendukung penguatan sistem pemerintahan daerah. Fokus program meliputi manajemen keuangan publik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data dan analitik, serta pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Program ini berlangsung dalam dua fase: Fase I (2023–2026) dan Fase II (2027–2030), dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebagai mitra utama.

Penguatan Arah Kebijakan dan Peningkatan Praktik Baik

Pertemuan Komite Pengarah berlangsung dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah Program SKALA, menekankan pentingnya keselarasan program dengan arah kebijakan nasional.

“Arah pembangunan nasional saat ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program SKALA relevan karena berkontribusi pada ketiganya, terutama melalui penguatan layanan dasar di daerah dan pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.

Sejak Juli 2023, Program SKALA telah menunjukkan sejumlah capaian awal di empat area utama.

• GEDSI: Meningkatnya partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam perencanaan pembangunan daerah, serta dukungan terhadap kebijakan lokal yang lebih inklusif.
• Data: Peningkatan kualitas data untuk pengambilan keputusan, termasuk perbaikan lebih dari 1,7 juta data penerima bantuan sosial di Nusa Tenggara Timur.
• Layanan Dasar: Dukungan berkelanjutan untuk implementasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pengembangan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok lanjut usia.
• Manajemen Keuangan Publik: Dukungan untuk harmonisasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta reformasi perpajakan daerah.

Praktik-praktik baik yang telah berjalan ini perlu dikembangkan dan direplikasi, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

“Dengan praktik baik dan inovasi dari pemerintah daerah, prioritas nasional bisa tercapai secara efisien, tanpa mengurangi kualitas layanan. Aksesibilitas pun dapat ditingkatkan,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.

Kemitraan Kolaboratif dan Responsif yang Berdampak

Minister Konselor Bagian Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Tim Stapleton, menyampaikan bahwa fleksibilitas dan pendekatan kolaboratif merupakan kekuatan utama SKALA. Ia menegaskan bahwa rencana kerja program disusun berdasarkan masukan dari kementerian pengampu dan mitra pemerintah di daerah.

“Kekuatan SKALA terletak pada fokus dan pendekatannya dalam mendorong kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah, agar perubahan dan pelaksanaan kebijakan dapat terlembagakan di seluruh tingkatan pemerintahan. SKALA adalah program yang responsif dan fleksibel dalam mendukung Indonesia mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Fleksibilitas tersebut tercermin dalam rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan prioritas Pemerintah Indonesia,” ujar Minister Konselor.

Komite Pengarah Program SKALA mendorong agar program terus beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan mempercepat pelembagaan praktik baik yang telah terbukti efektif. Rencana kerja tahunan berikutnya untuk periode Juli 2025–Desember 2026 akan terus merefleksikan kebutuhan prioritas kementerian dan pemerintah daerah, serta penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas lembaga.

Menutup pertemuan, Minister Konselor menyampaikan apresiasi atas komitmen semua pihak.

“Komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat tata kelola demi layanan publik yang inklusif dan efektif. Kedutaan Besar Australia terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SKALA yang sejalan dengan prioritas nasional, serta memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Ini adalah kepentingan bersama untuk memastikan SKALA memberi dampak yang bermakna, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan layanan publik, dan memajukan isu GEDSI,” pungkasnya.

SKALA berkontribusi pada dua agenda transformasi utama untuk Indonesia Emas 2045: Sosial dan Tata Kelola. Selama fase penguatan fondasi transformasi saat ini (RPJMN 2025-2029), SKALA berfokus pada aspek-aspek fundamental dari sistem dan proses nasional dan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar inovasi dapat direplikasi dan dilembagakan. Dengan arah yang jelas dan kolaborasi lintas sektor yang solid, SKALA diharapkan terus menjadi penggerak perbaikan tata kelola di Indonesia.