Penguatan Kapasitas Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Data SEPAKAT

Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti membutuhkan ketersediaan data yang andal, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kerap menghadapi tantangan klasik, mulai dari data sosial ekonomi yang tersebar di berbagai sumber, perbedaan definisi indikator, hingga kapasitas analisis yang belum merata.

Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas perencanaan dan menurunkan ketepatan sasaran intervensi pembangunan. Menyikapi tantangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial (KJS) menyelenggarakan Workshop Refreshment Trainer Optimalisasi Pemanfaatan Data Melalui SEPAKAT di Makassar pada 2-4 Februari 2026. Forum ini mempertemukan perwakilan Bappeda dan dinas teknis dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Maluku.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur KJS Bappenas, Muhammad Cholifihani. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa data kependudukan merupakan fondasi penting bagi Indonesiadalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Modal dasar pembangunan adalah kependudukan dan demografi. Seluruh proses pembangunan berawal dari pemahaman demografi. Kita harus mengetahui secara presisi berapa jumlah penduduk dan bagaimana proyeksinya ke depan untuk menyusun intervensi yang tepat,” tegas Cholifihani.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh akurasi, keterpaduan, dan pemanfaatan data.

“Pembangunan kependudukan memerlukan kebijakan yang tepat sasaran, inklusif, dan berbasis siklus hidup penduduk. Kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh akurasi, keterpaduan, dan pemanfaatan data. Melalui SEPAKAT, pembangunan kependudukan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan yang menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk,” tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan visi besar bahwa data yang diolah melalui SEPAKAT diarahkan untuk satu tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat di setiap tahapan kehidupan.

Penguatan Kapasitas: Dari Pengguna Aplikasi ke Fasilitator Analisis

Workshop ini menghadirkan tim teknis pengelola operasional SEPAKAT sebagai narasumber dan pelatih. Tim ini merupakan tim pengelola SEPAKAT di Direktorat KJS Bappenas dengan dukungan SKALA. Kolaborasi tersebut memastikan materi yang disampaikan tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga praktis dan relevan dengan tantangan yang dihadapi daerah

Dalam sesi teknis, peserta dipandu untuk memahami struktur data dan fitur-fitur terbaru SEPAKAT agar dapat dimanfaatkan secara optimal di daerah. Seiring meningkatnya penggunaan SEPAKAT, kebutuhan peningkatan kapasitas tidak lagi sebatas pada “cara mengoperasikan aplikasi”, melainkan berkembang pada kemampuan melakukan analisis dan menyamakan pendekatan pembelajaran di daerah.

Workshop ini dirancang agar para calon trainer daerah tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga mampu memandu analisis perencanaan dan penganggaran berbasis pendekatan Theory of Change (ToC) dan melakukan transfer pengetahuan dan ketrampilan lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, hasil analisis tidak berhenti pada tampilan grafik, tetapi  dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang logis dan dapat ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan daerah. Selain ini para trainer juga dibekali ketrampilan untuk dapat mentransfer ketrampilan tersebut kepada pihak lain di daerah, khususnya OPD teknis dan kabupaten/kota.

Pembaruan SEPAKAT V6.0: Efisiensi dan Ketepatan Analisis

Guna mendukung peran strategis para perencana daerah, workshop ini juga memperkenalkan pembaruan sistem SEPAKAT versi 6.0. Versi terbaru ini menghadirkan sejumlah fitur yang dirancang untuk memudahkan proses analisis  dan meningkatkan ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah Canvas Analysis. Dalam sesi demonstrasi, tim ahli menjelaskan bagaimana fitur ini membantu penyusunan dokumen perencanaan, seperti RKPD dan RPJMD, agar lebih terstruktur dan sistematis.

“Modul Canvas Analysis membantu pengelompokan indikator ke dalam aspek dan topik yang relevan secara otomatis. Hasil akhirnya adalah dokumen analisis dalam format siap pakai, sehingga mempercepat proses kerja perencana di daerah,” jelas Nasywa Ibtisamah, engineer SEPAKAT yang hadir sebagai pemateri.

Selain meningkatkan efisiensi, SEPAKAT Versi 6.0 juga memperkuat kemampuan analisis kerentanan wilayah. Pemetaan risiko bencana, termasuk potensi dampak kenaikan muka air laut (Sea Level Rise), kini dapat dilakukan hingga tingkat permukiman. Kemampuan ini membantu pemerintah daerah menyusun strategi mitigasi bencana yang lebih terukur dan berbasis data.

Untuk memastikan materi dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, workshop dirancang dengan pendekatan praktik intensif. Pada hari kedua dan ketiga, peserta secara langsung menggunakan aplikasi SEPAKAT dengan bimbingan tim ahli melalui studi kasus nyata, seperti analisis kemiskinan ekstrem dan identifikasi kebutuhan layanan dasar. Melalui simulasi ini, peserta dilatih untuk membaca dan menafsirkan data, mengidentifikasi akar masalah, hingga merumuskan opsi intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Implementasi Nyata di Daerah

Maluku: Program “Manggurebe Bikin Bae Rumah”

Manfaat nyata dari pemanfaatan data yang lebih presisi ini dirasakan langsung oleh Wody Timisela, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku. Ia saat ini mengawal program unggulan daerah bertajuk “Manggurebe Bikin Bae Rumah”, sebuah inisiatif berbasis gotong royong untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. 

Bagi Wody, SEPAKAT menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan perumahan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan

“Kami menggunakan data SEPAKAT sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Datanya sudah tersedia sampai by name by address berdasarkan tingkat kesejahteraan, sehingga intervensi kami menjadi prioritas dan tepat sasaran,” ungkap Wody.

NTT: Menjawab Temuan BPK melalui Akurasi Data Bansos

Cerita serupa datang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Maria Vivi Proyanti Taboi, Penyuluh Sosial Ahli Pertama di Dinas Sosial Provinsi NTT, membagikan pengalamannya dalam memanfaatkan SEPAKAT untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial bagi kelompok kemiskinan ekstrem.

Pada 2024, Pemerintah Provinsi NTT menerima dana insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan penyaluran dana tepat sasaran, terutama setelah adanya temuan pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya.

“Berdasarkan hasil analisis SEPAKAT, kami kemudian memilah berdasarkan kelompok umur, desil 1, serta kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia,” jelas Yanti.

Melalui proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara lebih cermat, penyaluran bantuan sosial pada tahun 2024 lebih tepat sasaran. Hasil pemeriksaan BPK atas penyaluran bantuan tersebut menyatakan tidak terdapat temuan. Berdasarkan pembelajaran ini, Pemerintah Provinsi NTT merencanakan menggunakan metode yang sama untuk Program Bantuan Rumah Layak Huni yang rencananya akan dialokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.

Kalimantan Utara: Fokus pada Disabilitas dan Anak Tidak Sekolah

Di ujung utara Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan yang inklusif. Debby Delfiani, Penata Kelola Teknologi dan Informasi Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, mengungkapkan bahwa keterbatasan data daerah, khususnya terkait kelompok rentan, selama ini menjadi salah satu kendala utama. 

Sejak mengikuti pelatihan SEPAKAT pada 2024, Kaltara mulai memperluas pemanfaatan sistem ini. Penggunaannya tidak lagi terbatas pada analisis kemiskinan secara umum, tetapi berkembang untuk mendukung menyusun rencana aksi tematik yang lebih spesifik.

“Awalnya kami gunakan untuk analisis kondisi kemiskinan. Namun seiring berkembangnya data, kami gunakannya untuk menyusun rencana aksi penyandang disabilitas dan rencana aksi anak tidak sekolah (ATS),” jelas Debby.

Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan formal daerah, yakni Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan.

Gorontalo: Kolaborasi Lintas Sektor Berbasis Data

Di Gorontalo, tantangan teknis sempat dihadapi oleh Budi Susanto Yunus, Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan adanya kendala ketika informasi desil (tingkat kesejahteraan) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi dapat diakses.

“SEPAKAT menjadi jalan keluar. Melalui data sosial ekonomi mikro di dalamnya, kami bisa melihat kembali siapa yang paling membutuhkan. Ini sangat membantu penentuan skala prioritas,” ujar Budi.

Pemanfaatan data tersebut tidak hanya digunakan oleh Dinas Sosial, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah. Salah satunya adalah kerja sama dengan Dinas Pertanian untuk menyasar pekerja sawit miskin, bukan pemilik lahan, dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Selain itu, SEPAKAT juga dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan data Balai Permukiman, khususnya terkait lansia miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

NTB: Data Presisi untuk Program “Desa Berdaya”

Pengalaman serupa juga dibagikan oleh Irsan Hadiyan, Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan SEPAKAT di NTB telah berkembang, dari yang semula menampilkan data makro, menjadi alat yang menyediakan data mikro secara lebih rinci.

Menurut Irsan, SEPAKAT telah membantu NTB dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) dan perencanaan terkait Rumah Layak Huni. Saat ini, SEPAKAT juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program unggulan daerah, yaitu Desa Berdaya.

“Fitur memilah data ini yang paling diunggulkan. Kita bisa tahu by name by address di setiap desa, siapa yang masuk desil 1, 2, atau 3, di mana tempat tinggalnya, dan kondisi rumahnya,” jelas Irsan.

Ia menambahkan bahwa kemudahan penggunaan dashboard SEPAKAT sangat membantu perencana daerah dalam proses kerja sehari-hari.

“Ini sangat kita butuhkan karena kalau mengolah sendiri butuh keahlian khusus, tapi dengan SEPAKAT tinggal klik dan cetak sudah ketemu data terpilahnya,” tambahnya.

Tantangan dan Dukungan Mitra Pembangunan

Keberhasilan penerapan teknologi sangat bergantung pada tata kelola yang kuat serta kapasitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frederik Koenunu, menyoroti bahwa integrasi data lintas sektor masih menjadi tantangan di daerah. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia hingga perlunya keterpaduan sistem antar-perangkat daerah.

Dari perspektif walidata daerah, Frederik menilai workshop ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sekaligus mendorong pengelolaan dan konsolidasi data yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia. Dukungan tersebutberfokus pada penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran peserta dari wilayah implementasi Program SKALA diharapkan dapat mempercepat lahirnya champion daerah yang mampu mereplikasi praktik baik pemanfaatan data untuk mempertajam sasaran program dan memperkuat layanan dasar.

Ke depannya pemanfaatan SEPAKAT diharapkan dapat meluas secara signifikan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti di daerah. Dengan demikian, data tidak lagi menjadi sekadar angka statistik, melainkan fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.