Penghargaan untuk NTT: Komitmen Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas

Bersama DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk lima besar Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas (PPID) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Penghargaan ini merupakan pengakuan di tingkat nasional atas komitmen, perencanaan, dan implementasi pembangunan inklusif disabilitas.

Penganugerahan penghargaan ini telah dilaksanakan pada 3 September 2025 di Desa Durajaya, Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari rangkaian penutupan Temu Inklusi #6. Acara ini merupakan forum nasional dua tahunan yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan didukung oleh Program INKLUSI, Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif. Temu Inklusi merupakan ruang pertemuan strategis bagi para pegiat hak-hak disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Acara ini  dihadiri oleh para pejabat tinggi dari pemerintah pusat seperti Bappenas dan pemerintah daerah, serta ratusan perwakilan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pegiat masyarakat sipil, dan akademisi dari seluruh Indonesia.

Dua Pilar Utama: Sinergi Kebijakan dan Partisipasi Publik

Keberhasilan NTT merupakan buah dari perubahan paradigma yang didukung komitmen kebijakan yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan serangkaian peraturan gubernur lainnya. Komitmen ini diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata di lapangan. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov NTT memenuhi kuota 2% CPNS tahun 2024, dimana 14 orang penyandang disabilitas dinyatakan lulus. Selain itu, Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan telah dibentuk di tingkat provinsi dan difasilitasi di beberapa kabupaten, serta perlindungan jaminan sosial telah diberikan kepada 19.998 pekerja difabel di sektor informal.

Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, yang turut hadir sekaligus memberikan penghargaan ini menyampaikan.

“Penghargaan ini bukanlah sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan bahwa pembangunan sejati harus melibatkan penyandang disabilitas secara penuh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.” ujarnya.

Alfonsus Theodorus, Kepala Bapperida Provinsi NTT, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari sebuah proses panjang yang transformatif.

“Dengan adanya Penghargaan ini, pemetaan kemungkinan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan skema anggaran kerja sama lintas pihak atau kontribusi penuh dari mitra pembangunan bisa lebih optimal,” ujarnya.

Dalam pemberdayaan ekonomi, Pemprov NTT memberikan bantuan modal usaha kepada 120 penyandang disabilitas, dan Pemprov NTT baru saja mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 43 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas.

Dua pilar utama di balik program-program ini adalah inovasi tata kelola partisipatif Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) dan kerangka strategis Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), yang keduanya dikembangkan dengan dukungan teknis dari SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. MUSIK KEREN berfungsi sebagai mekanisme bottom-up yang mengubah aspirasi masyarakat menjadi komitmen anggaran yang pasti. Sementara itu, RAD PD menjadi kompas kebijakan yang memastikan setiap program usulan tersebut memiliki landasan strategis yang kuat, sehingga dampaknya terukur dan dapat dirasakan langsung oleh terutama masyarakat rentan.

Dampak Nyata: Pemberdayaan dan Pengakuan Komunitas

Proses pembangunan yang kolaboratif ini dirasakan dampaknya secara langsung. NTT tidak hanya berhenti pada pencapaian di rumah sendiri, tetapi juga aktif menyebarkan praktik baiknya ke daerah lain, seperti Provinsi Banten, Gorontalo, Papua, dan DIY. Meski demikian, pemerintah provinsi menyadari masih ada tantangan ke depan, seperti keterbatasan data terpilah, kapasitas SDM, dan anggaran yang belum terkonsolidasi. Dengan terus memperkuat komitmen dan kolaborasi, NTT membuktikan diri sebagai inspirasi pembangunan inklusif di Indonesia.