Pemerintah Aceh dan Pusat Gelar Pertemuan Komite Program Provinsi SKALA, Perkuat Sinergi Akselerasi Layanan Dasar

Keterbatasan ruang fiskal daerah serta meningkatnya harapan publik terhadap kualitas layanan dasar menjadi konteks penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah saat ini. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat ketepatan prioritas, efektivitas kebijakan, dan kualitas kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Dalam kerangka tersebut, Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Kemitraan Australia-Indonesia, menyelenggarakan Pertemuan Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) SKALA di Banda Aceh, Selasa (20/1/2026). Pertemuan ini merupakan forum tata kelola program yang mempertemukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Australia, dan Sekretariat SKALA untuk membahas capaian, tantangan, serta arah kerja sama Program SKALA di tingkat provinsi.

Forum PPC SKALA menjadi ruang dialog strategis untuk meninjau pelaksanaan program, memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta memperkuat komitmen bersama agar dukungan Program SKALA terus berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini sekaligus untuk menjaring masukan dari para pihak terkait kontribusi peran SKALA dalam mendukung penanganan pascabencana Aceh. 

“Kita perlu melakukan penajaman dan refocusing terhadap rencana kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika kebijakan, pembelajaran pelaksanaan saat ini serta kebutuhan pemulihan pasca bencana,” ungkap Riya Farwati, Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.  

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan kementerian pengampu, termasuk Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Riya Farwati, serta Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ludiro. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Joanna O’Shea, Counsellor Governance and Human Development, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Australia. 

Secara daring, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, dan Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, turut memberikan arahan dan masukan strategis, bersama Ketua Harian Tim Pelaksana Tim Koordinasi Penyusunan Rinduk dan Asistensi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Suprayoga Hadi. Kehadiran mereka menegaskan dukungan dan penguatan koordinasi pemerintah pusat dalam proses penyusunan Rencana Induk rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana.

Sementara itu, delegasi Pemerintah Aceh diwakili oleh Plt Kepala Bappeda Aceh beserta unsur dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda), Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa).

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah posisi strategis pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan nasional dapat terimplementasi secara efektif hingga ke tingkat kabupaten/kota, serta memastikan kebutuhan di daerah tersampaikan kepada pemerintah pusat. Hal ini juga tercermin dalam penanganan pemulihan pasca bencana, dimana kebutuhan layanan dasar pasca bencana perlu dihitung sesuai standar teknis dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan sesuai kewenangan. 

Para peserta sepakat bahwa keterbatasan anggaran daerah harus dijawab dengan penajaman prioritas. Di Aceh, implementasi Program SKALA difokuskan pada penguatan empat pilar utama antara lain; Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Data dan Analisis (DNA), serta pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Isu validitas data pembangunan mendapat sorotan tajam. Ketersediaan data sosial ekonomi yang mutakhir dan terintegrasi dinilai sebagai prasyarat mutlak agar perencanaan dan penganggaran berjalan presisi. Optimalisasi Satu Data Kebencanaan dan dashboard terintegrasi juga dinilai penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Lebih jauh, pertemuan ini menekankan pentingnya inklusi sosial yang substansial guna menjamin aspirasi kelompok rentan terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Hasil pembahasan dalam PPC ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan utama menuju Pertemuan Komite Teknis memastikan dukungan program di masa depan semakin tajam, relevan, dan berdampak nyata.

Respons Cepat terhadap Dinamika Bencana

Prinsip adaptivitas yang terarah dalam koridor kerangka mandat program yang disepakati dalam forum PPC menjadi relevan dalam merespons dinamika yang berkembang di lapangan. Pasca forum formal PPC, Tim SKALA menggelar pertemuan khusus dengan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir untuk membicarakan tindak lanjut terhadap respon pemulihan bencana di Aceh

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) untuk kemudian diimplementasikan sesuai kewenangan. Kondisi bencana tersebut mempengaruhi kebutuhan layanan dasar di daerah dan memerlukan penyesuaian prioritas pembangunan.

Merespons dinamika tersebut, forum menyepakati langkah konkret berupa penyesuaian Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/AWP) 2025–2026. Dukungan teknis akan dikerahkan untuk membantu penyusunan strategi pemulihan yang berbasis data, memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan efektif, transparan, dan inklusif.