Papua Barat dan Papua Barat Daya Perkuat Kapasitas Penulisan Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya berkolaborasi menyelenggarakan Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Kota Sorong pada 24 September 2025. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Lokakarya diikuti pejabat fungsional analis kebijakan dan fungsional lainnya, akademisi, serta unsur masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Indonesia melalui BSKDN-Kemendagri, LAN RI, serta SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa penguatan kemandirian fiskal menjadi agenda penting bagi pemerintah provinsi. Salah satu prioritas strategis yang tengah diupayakan adalah menjadikan Papua Barat Daya sebagai hub embarkasi jemaah haji untuk wilayah Indonesia Timur.

“Agenda besar ini tentu membutuhkan penguatan kapasitas dan dukungan lintas sektor. Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat maupun mitra pembangunan yang selama ini mendampingi proses perumusan kebijakan di daerah,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana kebutuhan jabatan fungsional (JF) per OPD. Alumni lokakarya diharapkan menjadi think tank internal yang dapat memberikan masukan cepat dan teknis bagi penyusunan kebijakan daerah. 

Kolaborasi Multipihak 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah. Ia juga menekankan bahwa penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) untuk provinsi-provinsi di Papua tidak digabung dengan provinsi lain di Indonesia, melainkan dinilai dalam klaster tersendiri untuk Papua.

“Hal ini dilakukan agar penilaian lebih adil dan sesuai dengan konteks lokal,” jelasnya. 

Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menegaskan bahwa SKALA bekerja di tujuh provinsi Otsus (enam provinsi di Papua dan Aceh) untuk memperkuat kualitas kebijakan publik dan layanan dasar.

“Pendekatan kolaborasi seperti lokakarya ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. 

Lokakarya ini difokuskan pada lima area prioritas pembangunan: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), Data dan Analisis, Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta otonomi khusus Papua. Melalui pelatihan dan praktik penulisan policy brief, pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. 

Kolaborasi ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan mandiri, sekaligus mencerminkan komitmen kedua provinsi untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Tanah Papua.