Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8 hingga 1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42% di antaranya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah sinyal untuk segera bertindak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.  

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap aksi iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, diikuti penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional yang Dimutakhirkan (Enhanced NDC). Agenda pembangunan ketahanan iklim tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Komitmen ini juga terlihat di NTB melalui Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim.

Ancaman Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar

Urgensi untuk bertindak tampak di NTB, di mana kerentanan terhadap banjir telah terdokumentasi selama bertahun-tahun. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional 2022-2026 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tiga kabupaten di NTB menghadapi risiko banjir tinggi, sementara lima kabupaten dan dua kota memiliki risiko sedang. Banjir menjadi bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi antara 2009 dan 2019, dengan 249 kejadian yang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta hilangnya nyawa dan mata pencaharian. 

Proyeksi iklim menunjukkan risiko ini akan meningkat karena curah hujan lebih tinggi dan permukaan air laut terus naik. Tanpa langkah adaptasi yang efektif, dampak banjir akan sangat merugikan. Dalam kurun waktu 2000-2016, banjir menimbulkan rata-rata kerugian ekonomi sebesar Rp4,64 triliun per tahun, menurut Kementerian Keuangan. Meskipun kerugian ekonomi secara khusus untuk NTB belum dikalkulasi, banjir akan mengganggu layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Di NTB, di mana rasio dokter dan penduduk sudah rendah karena kurangnya tenaga medis, banjir akan semakin membebani sistem tanggap bencana, sehingga menempatkan kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak dalam risiko yang lebih tinggi. Banjir juga akan mengganggu jaringan transportasi dan pendidikan, sehingga mempertajam kesenjangan akses ke layanan penting.

Memanfaatkan Data untuk Solusi Adaptasi

Untuk mengatasi tantangan ini, NTB mengadakan lokakarya “Inovasi Data: Perencanaan dan Penganggaran untuk Layanan Dasar yang Adaptif Perubahan Iklim”, pada tanggal 11 November 2024 di Mataram. Acara ini adalah kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, UN Global Pulse, dan SKALA untuk mengeksplorasi peran inovasi data dalam memperkuat ketahanan iklim. Para pembicaranya meliputi Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Lutfi Firmansyah, Sekretaris Bappeda NTB Mahjulan, dan Data Innovation and Policy Lead UN Global Pulse Faizal Thamrin. 

Lokakarya ini memadukan presentasi kebijakan dan diskusi interaktif. Dalam diskusi, para peserta memetakan risiko dan peluang inisiatif adaptasi iklim di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, termasuk para pemangku kepentingan yang perlu terlibat. Peserta membayangkan dampak potensial dari berbagai skenario adaptasi dalam jangka pendek (2025), jangka menengah (2030), dan jangka panjang (2045). Mereka juga mendapatkan wawasan untuk menggabungkan sumber data konvensional, seperti hasil survey, dengan sumber data non-konvensional, seperti citra satelit. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana inovasi data dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko serta merumuskan strategi adaptasi perubahan iklim. 

Umpan balik dari 40 peserta menunjukkan tanggapan positif. Sebanyak 82% peserta sepakat bahwa inovasi data harus diterapkan dalam perencanaan yang responsif terhadap risiko iklim, dan 67% menyoroti pentingnya insentif untuk mendukung upaya pengumpulan dan analisis data yang berkelanjutan. 

Peserta juga menyoroti tantangan terkait terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait wewenang dan keuangan daerah.

“Lokakarya ini memberikan wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi masukan dalam proses revisi UU Pemerintah Daerah saat ini,” ujar Lutfi Firmansyah dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri.

Visi Masa Depan yang Tahan Iklim

Lokakarya ini merupakan langkah penting bagi NTB dalam menggunakan inovasi data untuk memperkuat ketahanan iklim di seluruh sistem penyediaan layanan. Hal ini membutuhkan tindakan segera, seperti meningkatkan sistem peringatan dini melalui kolaborasi. Sebagai contoh, data bencana dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi logistik dan tenaga kesehatan ke daerah yang terkena dampak, sehingga memungkinkan respon yang cepat dan efektif. 

Dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memprioritaskan adaptasi iklim sangatlah penting, dengan data sebagai dasar dalam perencanaan.

Direktur Knowledge Management and Partnerships SKALA, Megha Kapoor, menekankan, “Untuk memastikan keberlangsungan layanan dasar dalam menghadapi perubahan iklim, kita membutuhkan solusi inovatif berdasarkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi.”