Menata Ulang Fiskal Maluku: Dari Studi PERA Menuju Strategi Kebijakan Berbasis Bukti

Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov Maluku) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), LPEM Universitas Indonesia, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan “Lokakarya Sosialisasi Hasil Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) dan Penulisan Policy Brief“ pada 17–18 September 2025 di Ambon. Kegiatan ini diikuti sekitar 60 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, serta jaringan masyarakat sipil. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas advokasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung perencanaan dan penganggaran daerah. 

Tantangan Fiskal 

Dalam pembukaan, Unit Leader Decentralized Governance DFAT, Astrid Kartika, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah fiskal kronis Maluku: ketergantungan tinggi pada Transfer ke Daerah (70–90%), rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah. Kondisi ini semakin berat dengan tantangan akut, yakni penerapan Inpres 1/2025 tentang efisiensi, program Program Strategis Nasional (PSN) yang mengurangi alokasi anggaran daerah, serta dampak kebijakan global seperti tarif perdagangan. 

Sekda Maluku, Sadali IE, menambahkan bahwa efisiensi tanpa pertumbuhan adalah masalah serius. Pemprov Maluku telah meminta tiga dukungan kunci kepada Kemenkeu: penjadwalan ulang pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) hingga 2028–2029, percepatan peluncuran Dana Alokasi Umum (DAU) earmark, serta kebijakan afirmatif fiskal untuk wilayah kepulauan. 

Kepala Bappeda Maluku menyampaikan bahwa tiga tema utama policy brief dari lokakarya ini akan segera ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Maluku Integrated Port (MIP) untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk layanan dasar. 
2. Carbon trade sebagai sumber pendapatan alternatif daerah.
3. Pelayanan kesehatan afirmatif bagi wilayah gugus pulau. 

Pernyataan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerimaan dan belanja, terutama untuk infrastruktur dan layanan dasar, di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas. Paparan LPEM UI menunjukkan sejumlah temuan penting: 

• Belanja layanan dasar masih didominasi pendidikan, sementara sektor kesehatan dan infrastruktur dasar belum optimal.
• Perlindungan sosial relatif memadai secara alokasi per kapita, tetapi efektivitasnya rendah dan disparitas antarwilayah masih tinggi.
• Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, rumah layak huni, dan jalan masih jauh dari target, memperlebar kesenjangan antar pulau. 

Rekomendasi PERA menekankan perlunya earmarking belanja untuk layanan dasar, penguatan kapasitas pemungutan PAD, serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal (perikanan, pariwisata, industri pengolahan). 

Menuju Kebijakan Berbasis Bukti 

Melalui sesi penulisan policy brief, peserta dibimbing untuk mengolah hasil studi menjadi rekomendasi kebijakan praktis yang dapat diadvokasikan dalam RKPD 2026 dan APBD 2026 perubahan. Proses ini juga menjadi ruang belajar bersama agar kebijakan fiskal lebih responsif terhadap realitas kepulauan dan kebutuhan kelompok rentan. 

Lokakarya ini menunjukkan kolaborasi erat lintas aktor – pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan, Pemprov Maluku, akademisi, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil. SKALA memfasilitasi proses dengan pendekatan baru, termasuk pengarusutamaan GEDSI dan pendampingan teknis dalam penulisan policy brief. Keterlibatan berbagai pihak memperkuat semangat bahwa pengelolaan fiskal Maluku harus transparan, inklusif, dan berbasis bukti. 

Dengan adanya studi PERA dan policy brief yang dihasilkan, diharapkan kebijakan fiskal Maluku ke depan tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih merata. Jika rekomendasi ini dijalankan secara konsisten, Maluku dapat keluar dari jebakan ketergantungan fiskal dari pusat menuju kemandirian yang berkelanjutan.