Memperkuat Tata Kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik di Nusa Tenggara Timur untuk Layanan Dasar yang Lebih Baik

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (DJPK-Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) melaksanakan rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada 24–26 September 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini bertujuan menilai efektivitas pengelolaan DAK Non-Fisik, khususnya penyaluran langsung Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND) serta pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penurunan prevalensi stunting. Monev ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, dengan dukungan dari SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar.  

Sejak Maret 2025, pemerintah menerapkan mekanisme baru penyaluran ASND langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing guru. Perubahan ini ditujukan untuk mengatasi keterlambatan, dan ketidakpastian penyaluran yang sebelumnya kerap terjadi melalui kas daerah. 

Hingga 24 September 2025, realisasi penyaluran Tunjangan Guru ASND di Provinsi NTT telah mencapai Rp1,04 triliun dari pagu alokasi Rp 2,24 triliun atau tsekitar 46,3%. Dana tersebut telah diterima oleh 43.324 guru penerima Tunjangan Profesi (91%), 4.612 guru penerima Tambahan Penghasilan/Tamsil (22%), dan 4.026 guru penerima Tunjangan Khusus (61%). Meski capaian ini cukup signifikan, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait pembaruan data guru, integrasi sistem perbankan, serta retur penyaluran. NTT tercatat sebagai provinsi dengan jumlah retur tertinggi.  

DAK Non-Fisik BOK dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan instrumen penting dalam mendukung Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Di NTT, alokasi dana ini dimanfaatkan untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, posyandu, distribusi makanan tambahan, hingga pelayanan keluarga berencana. 

Secara nasional, pada 2024 alokasi BOK untuk penurunan stunting mencapai Rp7,09 triliun dengan realisasi hampir 100%. Sementara itu, alokasi BOKB sebesar Rp2,21 triliun telah terserap 99,9%. Meski capaian ini cukup tinggi, hasil observasi lapangan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan sistem pelaporan, serta koordinasi lintas sektor agar manfaat BOK dan BOKB dapat lebih optimal dirasakan masyarakat di pelosok daerah. 

Kegiatan Monev di NTT turut dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, serta Direktur Dana Transfer Khusus (DTK) Kemenkeu. Keduanya ikut serta dalam kunjungan ke sekolah dan Puskesmas untuk berdialog langsung dengan guru dan tenaga kesehatan mengenai manfaat sekaligus tantangan implementasi kebijakan di lapangan. Kunjungan ini menegaskan bahwa kebijakan pusat, baik penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND maupun pemanfaatan BOK dan BOKB, memerlukan dukungan data yang akurat, tata kelola yang solid, serta koordinasi lintas sektor agar implementasinya berjalan efektif. 

Hasil Monev akan menjadi masukan utama dalam penyusunan Policy Brief guna memperkuat tata kelola DAK Non-Fisik, dengan rekomendasi meliputi: 

• Penguatan sistem data guru dan mekanisme pembayaran tunjangan.
• Peningkatan kualitas perencanaan serta pelaporan pemanfaatan BOK/BOKB.
• Integrasi pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting. 

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap DAK Non-Fisik semakin efektif sebagai instrumen fiskal dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di NTT yang menghadapi tantangan geografis dan sosial ekonomi yang kompleks.