Memperkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan di NTT melalui Pemanfaatan Data, Layanan Dasar, dan Konteks Lokal

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya selaras secara nasional, tetapi juga responsif terhadap konteks daerah. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di NTT pada 10-13 Desember 2025, di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.  

Kunjungan ini menjadi ruang pendalaman untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dengan realitas yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam konteks penyusunan strategi NTT sebagai salah satu provinsi prioritas RPJMN 2025-2029. 

Pemerintah provinsi NTT telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk bantuan sosial berbasis data pada tahun anggaran 2024 dan program bantuan perumahan layak huni yang masih berlangsung pada tahun 2025. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tantangan koordinasi lintas sektor, kualitas data, serta mekanisme pendampingan masih perlu diperkuat. 

“NTT tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan kebijakan yang seragam. Strategi harus dibangun dari pemahaman konteks lokal dan pengalaman masyarakat,” ujar Tirta Sutedjo, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Pendalaman strategi diawali dengan rapat koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan, yang kemudian dilanjutkan dengan Workshop Penguatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yang difasilitasi oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta pemangku kepentingan terkait untuk membahas tantangan dan penajaman strategi di tingkat daerah. Forum dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Bapperida, dan OPD sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta opd lainnya di Provinsi NTT.

Diskusi dibagi dalam dua sesi tematik, yakni strategi penyaluran bantuan sosial serta strategi peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan kebudayaan. Pendekatan ini mendorong dialog yang setara antara pusat dan daerah, sehingga strategi yang dirumuskan tidak bersifat satu arah, melainkan merupakan hasil kolaborasi bersama. 

“Forum seperti ini penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar operasional dan mudah diterapkan di daerah,” ungkap Dwi Rahayuninsih, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas.

Dalam sesi-sesi tematik, para peserta membahas tiga topik utama penanggulangan kemiskinan, yaitu penguatan data dan perencanaan berbasis bukti melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama yang sejalan dengan kebijakan nasional, disertai peningkatan kapasitas analisis serta penguatan orkestrasi koordinasi lintas perangkat daerah; pemenuhan layanan dasar sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, termasuk perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi; serta pemberdayaan ekonomi lokal dan budaya sebagai modal sosial untuk mendorong kemandirian rumah tangga penerima manfaat melalui pengembangan koperasi dan usaha ekonomi masyarakat yang dirancang sesuai potensi wilayah, nilai-nilai lokal, dan budaya solidaritas di NTT.

“Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci agar intervensi benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” jelas Alfonsus Theodorus, Kepala Bapperida Provinsi NTT dalam forum diskusi bersama OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Dari Bantuan Sosial menuju Kemandirian: Mendengar Suara Keluarga Penerima Manfaat 

Salah satu momen penting kegiatan adalah kunjungan langsung ke sejumlah rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang, termasuk komunitas desa adat. Dialog langsung dengan warga, memberikan perspektif nyata tentang bagaimana bantuan sosial berdampak untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, serta upaya keluarga memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk bagi warga yang telah mengajukan graduasi dari bantuan sosial. 

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa bantuan sosial saja belum cukup. Ketiadaan tabungan dan keterbatasan dukungan pemberdayaan membuat sebagian keluarga tetap berada dalam kondisi rentan. Sehingga perlu pendampingan berkelanjutan, akses terhadap layanan dasar, serta peluang peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. 

“Kami melihat langsung bahwa bantuan sangat membantu, tetapi keluarga juga membutuhkan dukungan agar bisa keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ungkap Djarot, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas.

Hasil kunjungan lapangan dan diskusi strategis ini tidak hanya akan memperdalam analisis dalam lima tahun penyusunan RKP, tetapi juga menjadi landasan bagi serangkaian tindak lanjut konkret. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen memimpin pembahasan mendalam guna menyinkronkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), memastikan intervensi yang dilakukan lebih terpadu.

Semangat kolaborasi akan diteruskan melalui sosialisasi dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTT. Hasil kegiatan serta rekomendasi strategis akan didiseminasikan kepada Bapperida dan OPD terkait untuk membangun kesepahaman dalam eksekusi kebijakan di lapangan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kontekstual ini, upaya penanggulangan kemiskinan di NTT diharapkan dapat bergerak lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.