Memperkuat Advokasi Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif
Program SKALA menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti melalui Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan melalui Policy Brief untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif“. Acara ini digelar di Kantor Program SKALA pada 29 September 2025 dan mempertemukan analis kebijakan, akademisi, lembaga think tank, serta organisasi profesi.
Selama ini, proses penyusunan kebijakan di Indonesia masih sering menghadapi kendala: keputusan yang diambil terkadang lebih dipengaruhi intuisi atau kepentingan politik dibanding data yang kuat. Dampaknya, kebijakan yang lahir tidak selalu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok rentan. Di sinilah peran analis kebijakan menjadi penting, mereka diharapkan mampu menyaring data, merumuskan masalah, dan menyampaikan rekomendasi secara jelas.
Dalam sambutannya, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji, menekankan bahwa policy brief adalah alat sederhana yang bisa membuat proses itu lebih efektif.
“Policy brief membantu menjembatani analisis dengan pengambil keputusan. Pesannya harus singkat, jelas, dan mudah diadopsi, tapi tetap berbasis bukti,” ujarnya.
Dalam diskusi, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi menekankan bahwa policy brief idealnya ditulis ringkas, tidak lebih dari empat halaman, namun tetap kuat dalam menyampaikan rekomendasi. Menurutnya, dokumen ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan alat advokasi yang bisa memengaruhi arah kebijakan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Bima Haria Wibisana, yang mengingatkan bahwa kebijakan tanpa dasar bukti berisiko salah arah dan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran.
Dari kalangan akademisi, Dr. Salvatore Simarmata dari UNIKA Atma Jaya menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendekatkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai penelitian tidak cukup berhenti di ruang akademis, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Sementara itu, Afrimadona dari Populi Center menekankan bahwa seorang analis kebijakan tidak hanya dituntut mampu membaca dan mengolah data, melainkan juga harus memiliki keterampilan menulis ringkas, berkomunikasi strategis, dan membangun jejaring lintas sektor.
Peserta forum, yang datang dari IPDN, INAKI, lembaga penelitian, hingga organisasi masyarakat sipil, aktif bertanya dan berbagi pengalaman. Mereka mengangkat persoalan sehari-hari: sulitnya membedakan gejala masalah dengan akar masalah, keterbatasan akses data, hingga tantangan agar rekomendasi benar-benar direspons oleh pimpinan.
Salah satu agenda penting dari Policy Dialogue ini adalah peluncuran Panduan Praktis Penulisan Policy Brief yang disusun Program SKALA bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta melibatkan pakar seperti Prof. Hendarman dan Ratri Istania. Panduan ini dirancang untuk membantu analis kebijakan menulis dokumen yang singkat, padat, dan fokus pada solusi.
Ratri Istania menjelaskan bahwa banyak analis sebenarnya memiliki data dan ide yang baik, tetapi sering kali kesulitan menyusunnya dalam format yang ringkas. Menurutnya, panduan ini memberikan langkah-langkah praktis mulai dari identifikasi masalah, penyusunan argumen, hingga perumusan rekomendasi yang dapat langsung digunakan oleh pengambil keputusan. Panduan ini sudah diuji coba di berbagai instansi dan kalangan mahasiswa, dan hasilnya dinilai mudah dipahami serta aplikatif.
Policy Dialogue ini menegaskan bahwa memperbaiki kualitas kebijakan publik membutuhkan kerja sama lintas aktor: pemerintah, akademisi, analis kebijakan, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Program SKALA mendorong agar policy brief menjadi bagian dari budaya kerja baru, dokumen yang ringkas, tajam, dan komunikatif, agar keputusan publik lebih transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Simak Panduan Praktis Penulisan Risalah Kebijakan selengkapnya melalui tautan berikut:



