Kalimantan Utara Memperkuat Advokasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Di Indonesia, pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah daerah berdampak langsung pada layanan dasar yang diterima masyarakat. Di tengah dinamika hubungan fiskal pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya, tekanan untuk memastikan setiap keputusan anggaran tepat sasaran dan efektif kian menguat. Penguatan perencanaan berbasis bukti semakin penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengubah mekanisme penyaluran sumber daya ke daerah. Di saat yang sama, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan berkurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan mempertanggungjawabkan belanja daerah menjadi semakin penting. Pemerintah daerah perlu memahami kondisi pendapatan dan belanjanya, sekaligus memastikan bahwa APBD yang disusun mendukung pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyelenggarakan lokakarya di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada Februari 2026 Lokakarya ini bertujuan memperkuat advokasi kebijakan berbasis Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) guna mendorong pemanfaatan hasil analisis dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini didukung oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. 

SKALA melaksanakan Studi PERA pada 2025 bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Studi ini menganalisis pola pengeluaran dan pendapatan daerah secara rinci serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperkuat pendapatan daerah. Temuan studi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Tantangan Fiskal dan Arah Kebijakan

Temuan Studi PERA menjadi dasar diskusi dalam lokakarya yang diikuti oleh 76 peserta, yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah, pejabat fungsional analis kebijakan, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil. Diskusi pada hari pertama difokuskan pada implikasi hasil Studi PERA terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Asisten II Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, menegaskan bahwa provinsi ini masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Pemotongan transfer ke daerah berdampak langsung pada kemampuan pemerintah provinsi dalam penyediaan layanan dasar. Kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mengusulkan model inovatif untuk memperkuat pendapatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menyoroti penurunan TKD yang membatasi ruang fiskal provinsi. Ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran tetap tercantum dialokasikan, dalam praktiknya dana tersebut harus diperebutkan antardaerah melalui berbagai persyaratan.

“Pelayanan dasar seharusnya menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi pemerintah. Penyediaan layanan dasar untuk masyarakat tidak seharusnya bergantung pada mekanisme yang bersyarat,” tegasnya.

Memperkuat Advokasi melalui Rekomendasi Kebijakan 

Pada hari kedua lokakarya, sebanyak 36 peserta mengikuti sesi intensif tentang penyusunan policy brief sebagai instrumen advokasi kebijakan. Dengan dukungan dari tim SKALA, peserta mengidentifikasi isu prioritas, merumuskan pesan kebijakan, serta menyusun rekomendasi untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Lokakarya ini menghasilkan 32 draf policy brief yang mencakup berbagai isu, antara lain penguatan PAD, peningkatan kualitas belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pengelolaan keuangan publik.

Lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini mendapat respons positif dari peserta. Hasil survei internal menunjukkan bahwa 93 persen peserta menilai materi penulisan policy brief sangat relevan dengan pekerjaan mereka, dan 90 persen menyatakan hasil Studi PERA berguna sebagai rujukan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan berbasis bukti serta menekankan peran materi advokasi yang berbasis riset dalam mendukung pengambilan keputusan di daerah.