Gorontalo Perkuat Tata Kelola Data Daerah Melalui Integrasi Statistik Sektoral dan Geospasial

Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat tata kelola data semakin nyata. Melalui lokakarya kolaborasi lintas lembaga, Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan kapasitas penyelenggara statistik sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemenuhan data spasial yang mendukung sistem Gorontalo Satu Data (GSD). Peningkatan kapasitas ini merupakan kelanjutan dari kunjungan pembelajaran ke Provinsi Aceh pada Juni lalu, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo guna mempelajari pelaksanaan inisiatif Satu Data di provinsi tersebut. Satu Data merupakan sebuah strategi nasional Indonesia untuk memperkuat penggunaan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintahan. Kunjungan studi ini didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. 

Lokakarya Pembinaan Statistik Sektoral dan Pemenuhan Data Geospasial ini diselenggarakan pada tanggal 16–18 Juli 2025 di Bone Bolango oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG). Fokus kegiatan adalah peningkatan kapasitas penyelenggara statistik sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemenuhan data spasial yang mendukung sistem Gorontalo Satu Data (GSD). Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan OPD yang merupakan penanggungjawab data dan statistik sektoral.

Memperkuat Kapasitas dan Sinergi dalam Pengelolaan Data Spasial 

Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Debby I. M. Habibie, menekankan bahwa inti dari upaya ini adalah penguatan prinsip Satu Data Indonesia (SDI). SDI bukan sekadar konsep, melainkan landasan kolaborasi yang memastikan semua data sektoral dikelola secara andal, terpadu, dan berkelanjutan. 

“Penerapan prinsip SDI, seperti standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, harus menjadi perhatian utama setiap OPD dalam mengelola data sektoral,” jelas Debby.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data statistik dengan data geospasial. Penggabungan informasi berbasis angka dengan data berbasis lokasi ini sangat krusial karena memastikan perumusan kebijakan pembangunan, terutama yang berbasis wilayah, didukung oleh data yang komprehensif dan akurat. 

Dua OPD yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, menjadi contoh awal pembinaan statistik sektoral. Kedua OPD tersebut bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial juga menjadi mitra pilot untuk pendampingan data spasial. Proses ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan dan inventarisasi data, termasuk struktur. 

Langkah-langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang menjadi dasar penguatan peran OPD dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Fokus utama lokakarya adalah memperkuat kapasitas dan sinergi antarinstansi. Para peserta, yang merupakan perwakilan dari berbagai OPD produsen data, menerima pembekalan teknis yang mendalam. Mereka mempelajari cara penginputan dan penyelarasan data spasial. Ini adalah langkah awal untuk memastikan setiap instansi dapat berkontribusi dalam pengumpulan data berbasis lokasi yang berkualitas.  

Diskusi juga menyoroti strategi kolaborasi untuk mempercepat ketersediaan peta tematik sektoral yang terintegrasi dengan sistem informasi geospasial nasional. Peta-peta ini sangat penting karena menyediakan informasi spesifik yang relevan untuk sektor tertentu, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Debby menjelaskan, “Data spasial tidak hanya memberikan informasi lokasi, tetapi juga distribusi dan keterkaitan antarobjek geografis. Informasi ini sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan.” 

Komitmen Bersama untuk Data Akurat dan Akuntabel 

Dalam kegiatan ini, Program SKALA mendukung melalui bantuan teknis dalam penyusunan atribut data spasial dan fasilitasi penguatan dokumen pendataan statistik sektoral. Dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat kualitas metadata serta memperjelas elemen-elemen penting dalam penyajian informasi spasial yang terstandar dan sesuai kebutuhan lintas sektor. 

Untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan merespons kebutuhan daerah dengan lebih baik, Program SKALA mendorong pendekatan teknis yang lebih sistematis. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam mengubah data mereka menjadi format spasial yang jelas, sehingga lebih mudah digunakan untuk perencanaan berbasis bukti dan fokus wilayah. 

Kolaborasi ini melampaui pelatihan teknis. Diharapkan seluruh OPD mampu mengidentifikasi dan menyediakan data spasial sesuai kewenangan masing-masing, kemudian bersinergi erat dengan BIG. Kerja sama dengan BIG sangat esensial untuk menjamin kualitas dan keterpaduan data geospasial di tingkat daerah. Hasil pengolahan data spasial dari beberapa OPD percontohan di Gorontalo disebarluaskan melalui Portal Satu Peta Provinsi Gorontalo. Portal ini telah terintegrasi dengan BIG dan Portal Satu Data Indonesia 

“Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan tata kelola data pemerintah daerah, sekaligus mempercepat terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mandat dari kebijakan nasional Satu Data Indonesia,” pungkas Debby.

Komitmen ini menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan data pemerintah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Langkah Lanjut: Mendemonstrasikan ke Pimpinan Daerah 

Sebagai tindak lanjut, hasil pemetaan dan input data spasial dari OPD akan didemonstrasikan di hadapan Gubernur Gorontalo di Command Centre Provinsi. Presentasi ini akan menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengintegrasikan data sektoral dan spasial secara lebih strategis dan real-time. 

Selain menunjukkan kapabilitas teknis, demonstrasi ini juga bertujuan memperkuat kepemimpinan daerah dalam mendorong pemanfaatan data sebagai fondasi kebijakan dan perencanaan. 

Kolaborasi antara OPD, BPS, BIG, dan lembaga mitra seperti Program SKALA, menunjukkan bahwa transformasi data bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif. Gorontalo kini mengambil komitmen dan langkah strategis dalam membangun sistem data daerah yang tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan lintas sektor dan kelompok masyarakat.