Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Provinsi Papua: Menempatkan Suara Kelompok Rentan dalam Arah Pembangunan Lima Tahun Ke Depan

Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov Papua) menyelenggarakan Forum Pra-Musrenbang Tematik Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) pada tanggal 6-7 November 2025 di Jayapura. Forum ini terlaksana melalui kerja sama dengan Papua Democratic Institute, JERAT Papua dan dukungan Program SKALA sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Papua Tahun 2025-2029. Melalui forum ini, Pemprov Papua membuka ruang dialog untuk memastikan bahwa kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap ketimpangan layanan dasar dapat menyampaikan masukan secara langsung kepada pengambil kebijakan.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan secara tegas pentingnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi disusun tanpa mempertimbangkan suara kelompok rentan. Ia menekankan bahwa Papua membutuhkan kebijakan yang berpihak dan memberi ruang partisipasi yang nyata.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap perencanaan dan kebijakan daerah berpihak dan memberikan ruang kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.”, ujarnya.

Kegiatan kemudian diisi dengan pemaparan dari Bapperida Papua mengenai arah awal RPJMD, termasuk visi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, penjabaran misi, program prioritas, serta kebijakan Otonomi Khusus. Selain itu, materi terkait data dan analisis kerentanan sosial juga disampaikan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi kelompok rentan di Papua. Dengan dasar pemahaman tersebut, peserta forum memiliki landasan yang kuat untuk masuk ke sesi diskusi kelompok.

Para peserta forum merupakan representasi kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Provinsi Papua. Mereka membahas persoalan yang dihadapi dalam layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, perlindungan sosial, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta isu kekerasan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,  lingkungan hidup, dan bencana alam. Diskusi dipandu oleh fasilitator yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan untuk menggali isu secara komprehensif, termasuk fasilitator dari Pemprov Papua, organisasi masyarakat sipil, seperti Papua Democratic Institute dan JERAT Papua serta Program SKALA.

Berbagai pengalaman langsung dan kondisi lapangan dikemukakan dalam forum. Berbagai kelompok menyampaikan akses laersoalan terkait dengan akses pelayanan kesehatan yang masih sangat bergantung pada keberadaan fasilitas dasar dan pembiayaan. Dari isu tersebut muncul dorongan agar skema Kartu Papua Sehat dapat diaktifkan kembali untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

Selain itu, tantangan dalam akses pendidikan juga menjadi perhatian utama. Beberapa peserta menyampaikan bahwa jarak sekolah yang jauh, kondisi geografis yang menantang, dan ketiadaan transportasi yang memadai menghambat anak-anak untuk mengikuti pendidikan secara rutin. Usulan penyediaan transportasi sekolah atau penguatan sekolah asrama muncul sebagai solusi yang dapat diberlakukan pada wilayah tertentu. Pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat OAP.

Kelompok penyandang disabilitas dan lansia memberikan masukan mengenai keterbatasan fasilitas umum dan pelayanan dasar yang tidak ramah bagi mobilitas atau kebutuhan fisik tertentu. Mereka menekankan pentingnya penataan fasilitas publik yang inklusif, audit aksesibilitas, serta pelatihan layanan publik yang peka terhadap kebutuhan disabilitas. Selain itu, kelompok masyarakat adat menekan bahwa pemberdayaan ekonomi dan pemetaan wilayah adat serta pendataan sosial ekonomi orang asli Papua secara terpilah sebagai dasar dari perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Papua.

Semua masukan hasil diskusi ini diintegrasikan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Papua Tahun 2025-2029. Untuk menjaga agar aspirasi kelompok rentan tidak terhenti pada tahap perumusan, forum kemudian menunjuk perwakilan masing-masing kelompok untuk mengikuti proses Musrenbang Provinsi dan Konsultasi Publik RPJMD selanjutnya. Dengan cara ini, kelompok-kelompok yang memberikan masukan akan tetap terlibat ketika keputusan dibuat, sehingga aspirasi tersebut dapat dipertahankan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam keseluruhan proses ini, Program SKALA berperan mendampingi Pemprov Papua dalam penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran, termasuk mengintegrasikan mekanisme partisipasi kelompok rentan ke dalam alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Senior Manager SKALA Papua, Septer Manufandu, menekankan maksud forum ini.

“Forum Pra Musrenbang Tematik GEDSI ini dirancang secara khusus untuk menjaring aspirasi kelompok masyarakat agar dapat diselaraskan dalam dokumen perencanaan. Ini merupakan forum tematik pertama yang diselenggarakan di Provinsi Papua,” ujarnya.

Melalui forum ini, Pemprov Papua menguatkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Dengan memastikan bahwa kelompok rentan menjadi bagian dari proses penyusunan RPJMD, Papua mengambil langkah untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah menuju “Terwujudnya Transformasi Papua Baru yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis.”

Forum ini bukan akhir dari proses, tetapi titik awal dari mekanisme partisipasi yang berkelanjutan. Keberlanjutan proses ini akan ditentukan oleh bagaimana masukan dari forum dikawal dalam tahapan Musrenbang, penganggaran, hingga implementasi program di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan Papua ke depan diharapkan dapat memberikan layanan dasar yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.