Forum Mentari Kaltara: Memastikan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Forum Penjaringan Aspirasi Inklusi Mentari Kaltara, pada 20 Maret 2025, di Tanjung Selor, sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan yang inklusisf dan berkeadilan. Forum ini adalah ruang partisipasi untuk menjaring masukan masyarakat guna mendorong kesetaraan dan inklusi di provinsi yang dikenal sebagai Bumi Benuanta ini.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara terhadap inklusi dan kesetaraan sosial.

“Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif Mentari Kaltara merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi Kaltara kepada kelompok masyarakat seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut serta kelompok masyarakat lain yang rentan dan terpinggirkan,” ujar Wakil Gubernur Kaltara.

Upaya Kolaboratif untuk Perencanaan yang Inklusif

Wakil Gubernur Kaltara juga menekankan bahwa pembangunan bukan semata-mata soal pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat. Menggalang upaya bersama adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Salah satu wujud kolaborasi ini adalah Forum Mentari Kaltara yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dengan dukungan Program SKALA, dan  bertujuan untuk mencapai empat hasil utama:

1. Membangun wadah partisipatif bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Memperkuat kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap isu-isu inklusi;
3. Menghimpun masukan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti terkait tantangan yang dihadapi kelompok rentan; dan
4. Memanfaatkan masukan kelompok rentan tersebut sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan strategis, seperti RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD 2026.

Forum Mentari Kaltara merupakan bagian dari dukungan Program SKALA untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah agar lebih inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di provinsi seperti Kaltara, SKALA bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta melembagakan mekanisme partisipasi yang bermakna, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Melalui forum-forum seperti Mentari Kaltara, SKALA turut membangun jalur perencanaan partisipatif (bottom-up) untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan layanan publik yang lebih baik. Wakil Gubernur Kaltara  juga menyampaikan empat arahan kepada perangkat daerah untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dengan: (i) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil (JMS); (ii) mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam proses perencanaan; (iii) memastikan keberlanjutan ruang-ruang partisipasi inklusif; serta (iv) membangun kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu inklusi.

Dialog Kebijakan dan Pentingnya Perencanaan yang Inklusif

Dalam Forum ini juga dilakukan penyerahan simbolis dokumen “Petunjuk Teknis Mentari Kaltara” dan dokumen masukan dari jaringan masyarakat sipil (JMS). Langkah ini menandai upaya penting untuk melembagakan praktik pembangunan yang inklusif di Kalimantan Utara, sekaligus menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat –terutama kelompok rentan— dalam sistem perencanaan pemerintah. Dengan pendekatan ini, Provinsi Kaltara memperkuat kapasitasnya untuk merancang kebijakan yang lebih responsif, relevan, dan berkeadilan.

Forum ini juga menjadi ruang pembelajaran dan penyelarasan arah pembangunan. Paparan dari para pembuat kebijakan tingkat nasional dan daerah menyoroti pentingnya pengarusutamaan GEDSI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta strategi pembangunan daerah. Dialog kebijakan seperti ini menjembatani arah kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah, dengan memastikan bahwa pembangunan inklusif tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi juga agenda bersama lintas tingkatan pemerintahan.

Partisipasi aktif dari enam kelompok masyarakat sipil –yang mewakili penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya— menekankan pentingnya suara masyarakat dalam menentukan arah prioritas pembangunan. Dengan menyampaikan pengalaman hidup dan usulan konkret, kelompok-kelompok ini memberikan perspektif berharga yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan layanan dan titik lemah dalam kebijakan secara lebih tepat. Dengan meninjau dan menyetujui masukan dari masyarakat, instansi pemerintah memperkuat pentingnya akuntabilitas dua arah antara negara dan warganya. Hal ini turut membangun kepercayaan publik dan meletakkan dasar bagi perencanaan kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif.

Dari Dialog Menuju Aksi Nyata

Forum ditutup dengan pernyataan bersama antara perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang telah dihimpun. Salah satu hasil utama dari forum ini adalah kesepakatan untuk mengintegrasikan usulan-usulan masyarakat ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar hasil forum benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.

Forum Mentari Kaltara bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk melembagakan perencanaan yang inklusif di tingkat daerah. Dengan menyelaraskan proses partisipatif dengan siklus perencanaan formal, forum ini membantu memastikan bahwa suara perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marjinal lainnya secara sistematis dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan –tidak  hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai kontributor aktif. Forum Mentari Kaltara mencerminkan pergeseran penting menuju pendekatan perencanaan yang bertumpu pada masyarakat di Kaltara. Dengan memprioritaskan suara kelompok yang selama ini sering terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, Kaltara membangun fondasi bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak.