Dari Tepian ke Panggung Utama: Derap NTT Menuju Pembangunan Inklusif

Kupang, 14 Mei 2025 – Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang lama bergelut dengan ketimpangan pembangunan, kini menata ulang cara menyusun kebijakan – termasuk siapa yang layak didengar dan bagaimana memastikan suara mereka terdengar. Melalui peluncuran MUSIK KEREN, sebuah forum baru untuk mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, Pemerintah NTT menyampaikan pesan yang tegas: suara kelompok rentan tak boleh lagi diabaikan dalam upaya merancang pembangunan yang berkeadilan.
MUSIK KEREN, singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan, diluncurkan dalam forum Musrenbang Provinsi untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Inisiatif ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola, dengan menempatkan kesetaraan dan partisipasi sebagai inti dari proses perencanaan dan penganggaran.
Peluncuran ini diresmikan oleh para pemimpin dari tingkat nasional dan provinsi, termasuk Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan Raden Siliwanti, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Ika Retna Wulandary, dan Team Leader Program SKALA Petrarca Karetji.
“Pembangunan di NTT ibarat musik yang indah –harmoni yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat,” ujar Gubernur Laka Lena. “Forum seperti MUSIK KEREN harus menjadi ruang di mana kelompok rentan turut membentuk kebijakan yang menyentuh hidup mereka.”
Forum ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan: kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil (OMS), forum anak, organisasi penyandang disabilitas, perwakilan lansia, organisasi bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mitra pembangunan.
Urgensi Inklusi
Selama ini, banyak proses perencanaan di Indonesia masih kesulitan melibatkan masyarakat yang justru paling terdampak oleh keterbatasan akses layanan dasar yang layak. MUSIK KEREN hadir untuk mengubah pola itu.
Didukung oleh Peraturan Gubernur NTT No. 2 Tahun 2025, forum ini menjadi mekanisme resmi untuk memastikan bahwa suara perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
Program SKALA, yang mendukung tata kelola inklusif di Indonesia, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam merancang forum ini, mengoordinasikan pengumpulan aspirasi, serta menjangkau masyarakat di seluruh 22 kabupaten dan kota, baik secara daring maupun luring.
Hasilnya, lebih dari 200 usulan terkumpul. Sebanyak 45 persen berasal dari penyandang disabilitas, 28 persen dari forum anak, dan sisanya dari perempuan, ODHA, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Aspirasi mereka menyentuh isu-isu krusial: akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, peluang ekonomi, dan perlindungan hukum dari kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang. Seluruh masukan ini telah diverifikasi bersama OPD terkait dan akan digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pembangunan yang lebih adil.
Sumber Inspirasi bagi Daerah Lain
Kehadiran MUSIK KEREN tidak hanya berdampak di NTT. Praktik ini menunjukkan bagaimana inklusi bisa diwujudkan secara sistematis, dan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
“Rencana Kerja Pemerintah 2026 harus menjamin inklusivitas dengan memastikan tak ada satu pun warga yang tertinggal, terutama mereka yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itulah esensi pembangunan yang berdampak—yang terasa, terlihat, dan membawa perubahan.”
Bagi pejuang hak-hak disabilitas seperti Mario Lado dari Komunitas Tuli Kupang, forum ini menjadi tonggak penting menuju inklusi yang bermakna.
“Inklusi bukan bantuan atau belas kasihan, tetapi hak kami. Maka, libatkan kami dalam setiap keputusan yang menyangkut hidup kami. Saya juga senang karena Musrenbang tahun ini menyediakan Juru Bahasa Isyarat untuk mendukung kebutuhan kami.”
Dengan peluncuran MUSIK KEREN, NTT menegaskan diri sebagai pelopor pembangunan yang inklusif, yang memberi ruang pada semua suara, termasuk mereka yang selama ini berada di tepian. Program SKALA akan terus mendampingi langkah ini agar praktik baik ini dapat diperluas dan diterapkan di berbagai daerah lainnya.

