Pedoman Tata Laksana Program SKALA

Indonesia telah melakukan proses desentralisasi politik dan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, akses yang adil terhadap layanan publik berkualitas tetap menjadi tantangan, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Belum optimalnya pemanfaatan dan manajemen keuangan pubik untuk tujuan pemenuhan layanan dasar juga turut andil dalam persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang masih tetap menjadi tantangan pembangunan.

Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dalam berbagai aspek pemerintahan terdesentralisasi sejak tahun 2005, diantaranya melalui program bilateral sebelumnya (Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy/ANTARA, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme/ACCESS, Australia Indonesia Partnership for Decentralisation/AIPD, Local Governance and Infrastructure for Communities Aceh/LOGICA, dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan/KOMPAK) dan melalui keterlibatan multilateral dengan Bank Dunia. Keterlibatan Pemerintah Australia dalam isu desentralisasi tercermin dari dukungan yang bertahap mulai dari sistem yang bekerja di seluruh pemerintahan secara nasional hingga menjangkau masyarakat melalui pemerintah daerah.

Dilatarbelakangi isu desentralisasi dan ketimpangan pembangunan tersebut, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dibentuk sebagai program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang pelaksanaan kegiatannya bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, di daerah yang masih tertinggal di Indonesia.