- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Laporan studi ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi awal kolaborasi organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah daerah dalam mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Menggunakan metode campuran-survei, FGD, wawancara mendalam, dan analisis regulasi-studi ini menilai kapasitas OMS, dinamika kemitraan dengan pemerintah provinsi, serta tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan GEDSI di enam provinsi mitra. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kebijakan nasional semakin menguat, namun pelaksanaan di daerah masih terkendala oleh minimnya data terpilah, variasi kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Di sisi lain, OMS memiliki potensi besar dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah...
SKALA Six Monthly Report (January-June 2025) highlights impactful progress in strengthening inclusive governance and regional development in Indonesia through strategic support in data governance, Minimum Service Standards (MSS), public financial management, and Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). The program facilitated cross-sector collaborations, capacity building for local governments, and the institutionalization of consultation spaces for vulnerable communities, resulting in enhanced evidence-based planning, improved basic service delivery, and increased participation of marginalized groups. SKALA’s work led to policy advances and fiscal improvements across provinces, such as Gorontalo, Maluku, Papua, and NTB, emphasizing data integration, inclusive budgeting, and responsive regional revenue...
Perubahan iklim kini semakin terasa dampaknya bagi masyarakat pesisir Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kenaikan muka air laut berpotensi mengganggu akses dan kualitas layanan dasar, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perlindungan sosial. Kajian ini menyajikan analisis berbasis data spasial dan sosial ekonomi untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan di Provinsi NTB. Berangkat dari pengalaman di NTB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Program SKALA dan UN Global Pulse, telah mengembangkan analisis risiko kenaikan muka air laut yang diintegrasikan dalam dasbor aplikasi SEPAKAT. Laporan ini memuat rekomendasi...
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyusun Potret Kajian BOS Kinerja untuk menilai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sebagai instrumen insentif berbasis kinerja guna meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar. Kajian ini mengidentifikasi praktik baik seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan sarana belajar, dan penguatan kapasitas guru, sekaligus menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola dari aspek perencanaan, penyaluran, hingga monitoring agar manfaat BOS Kinerja lebih merata dan tepat sasaran. Didukung oleh Program SKALA, laporan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas, serta memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan kebijakan BOS Kinerja di masa depan. Simak...
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan laporan kajian terbaru mengenai potensi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini menguraikan peluang optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta kontribusi BUMD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Didukung oleh Program SKALA, kajian ini menemukan bahwa PAD Kalimantan Utara masih tergolong rendah, dengan rasio PAD terhadap PDRB hanya 0,67% pada 2023. Meski demikian, dengan strategi yang tepat, PAD diproyeksikan dapat meningkat hampir 47,5% pada 2027, terutama melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, serta penerapan pajak baru, seperti Pajak Alat Berat. Laporan ini merekomendasikan langkah strategis, mulai dari digitalisasi sistem perpajakan, penguatan regulasi,...
