Papua Barat Daya Luncurkan Portal Cenderawasih untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Layanan Dasar

Ketersediaan data yang akurat dan terpadu menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Di Papua Barat Daya, kondisi geografis yang beragam serta kesenjangan akses terhadap pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penguatan tata kelola data diperlukan agar perencanaan pembangunan semakin tepat sasaran dan inklusif.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan Portal Cenderawasih (Central Data Terpadu dan Informasi Handal) di Sorong pada 22 Oktober 2026. Peluncuran ini menjadi langkah penting pemerintah provinsi dalam memperkuat integrasi data, transparansi, dan perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya terus berupaya memperkuat koordinasi dan keterpaduan informasi pembangunan antarinstansi pemerintah. Data yang masih tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi kesenjangan pelayanan dasar, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta menentukan alokasi sumber daya bagi masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan.

Portal Cenderawasih dikembangkan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Portal ini menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk mengelola, memverifikasi, dan berbagi pakai data pembangunan secara terpadu. Melalui sistem tersebut, pemerintah provinsi dapat memperkuat koordinasi perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan dasar lainnya.

Pengembangan portal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat tata kelola Satu Data Daerah, baik dari sisi regulasi maupun kapasitas kelembagaan. Langkah yang telah dilakukan mencakup pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, penyusunan standar data dan metadata, pengembangan prosedur operasional, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Proses ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata.

Upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif. Lebih dari 70 persen data OPD yang tercantum dalam Daftar Data Tahun 2024 dan 2025 telah berhasil diverifikasi. Papua Barat Daya juga telah memenuhi seluruh sembilan indikator kepatuhan administrasi dalam penerapan Satu Data Daerah.

Dalam acara peluncuran, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, melaporkan bahwa Portal Cenderawasih telah memuat 476 dataset yang dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah, termasuk informasi mengenai program strategis pembangunan bagi Orang Asli Papua.

Portal Cenderawasih juga telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme pertukaran data antarsistem. Selain itu, portal dilengkapi dengan dasbor tematik yang menyajikan informasi kewilayahan, capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta indikator pembangunan daerah.

Melalui fitur tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, memantau capaian program, serta menentukan prioritas perencanaan dan penganggaran berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan dan koordinasi antarlembaga dalam penerapan Satu Data Indonesia.

“Orkestrasi kebijakan data bukan berarti seluruh instansi harus menggunakan satu aplikasi, satu sistem informasi, atau menyimpan seluruh data dalam satu tempat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan Satu Data Indonesia bukan sekadar menyatukan angka, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan keputusan pembangunan didukung oleh informasi yang dapat dipercaya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, pemanfaatan data yang terintegrasi penting untuk mengurangi tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa data itu harus disajikan secara transparan, akuntabel, serta memudahkan antar instansi, antar OPD untuk melaksanakan program-programnya, melaksanakan kegiatan-kegiatannya tanpa adanya tumpang tindih program antar satu OPD dengan OPD yang lainnya, termasuk di kabupaten kota,” ujarnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah koordinasi, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran Portal Cenderawasih menjadi tahap awal dari penguatan pemanfaatan Satu Data Daerah secara lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana memperluas penerapannya ke enam kabupaten/kota melalui penguatan regulasi, pendampingan teknis, penyusunan prosedur operasional, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola data.

Ke depan, pemerintah provinsi juga akan melanjutkan pemutakhiran dan verifikasi data, menjaga keterhubungan sistem dengan portal data nasional, serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Langkah ini diarahkan untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dan dikelola benar-benar dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Portal Cenderawasih dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. Dukungan tersebut mencakup penguatan tata kelola Satu Data, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan, koordinasi antarperangkat daerah, serta integrasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam sistem data daerah. Melalui penguatan tata kelola dan pemanfaatan data yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan memastikan pelayanan dasar semakin inklusif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.