Belajar dari Yogyakarta, Papua Barat Perkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Tim Pendamping

Pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tata kelola pemerintahan menjadi inspirasi baru bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sepulang dari studi amati-tiru-modifikasi di Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti pembelajaran tersebut dengan membentuk Tim Coaching/Pendamping Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai penggerak implementasi kebijakan yang lebih inklusif.

Langkah tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi lembaga penggerak PUG yang digelar di Manokwari pada 12 Juni 2026. Pertemuan yang diinisiasi dan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat tersebut melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, akademisi, serta Tim Program SKALA.

“Kita harus memulai PUG dengan membentuk Tim Coaching yang kuat karena itu kuncinya,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Bapperida Papua Barat, Deassy D. Tetelepta.

Pengalaman di Yogyakarta memberi keyakinan baru bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa tata kelola pemerintahan yang responsif gender adalah praktik yang dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

Di Yogyakarta, Tim Coaching berfungsi sebagai pendamping teknis bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka membantu penyusunan dokumen perencanaan, memastikan tersedianya data terpilah sebagai dasar penentuan sasaran program, hingga mengevaluasi manfaat kegiatan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, maupun kondisi disabilitas.

Peran tersebut diibaratkan sebagai mesin penggerak utama sebuah kendaraan. Tanpa Tim Coaching yang kuat, implementasi PUG dinilai sulit berjalan optimal. Keberhasilan Yogyakarta juga ditopang oleh hubungan interpersonal selain kapasitas teknis. Keduanya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PUG.

“Kami terbiasa menghubungi OPD lewat WhatsApp untuk mengingatkan penyusunan KAK,” tutur Kumala, anggota Tim Coaching PUG Yogyakarta.

Pendekatan yang cair dan komunikatif itu membuat pendampingan berjalan lebih efektif ketimbang mengandalkan instruksi formal.

Di sisi lain, Yogyakarta juga memiliki Tim Penggerak PUG yang terdiri atas unsur Bapperida, BPKAD, Inspektorat, dan DP3AP2. Tim ini memiliki kewenangan strategis untuk mengawal implementasi PUG melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program di setiap OPD.

“Kami terbiasa makan bersama, saling berkunjung ke kantor, bahkan memberi kue ulang tahun kepada Pak Inspektur. Hubungan yang baik membuat koordinasi menjadi lebih mudah,” ujar Kepala DP3AP2 Yogyakarta, Erlina Hidayati.

Komunikasi yang intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah juga memperkuat komitmen politik terhadap pelaksanaan PUG. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi daerah, termasuk peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran sekretaris daerah, hingga pemberian penghargaan kepada OPD dengan kinerja terbaik dalam implementasi PUG.

Meski banyak belajar dari Yogyakarta, Papua Barat tidak serta-merta menyalin seluruh model yang ada. Pemerintah daerah memilih menyesuaikan pendekatan dengan kapasitas dan karakteristik lokal.

Di Yogyakarta, Tim Coaching berada di bawah DP3AP2. Sementara itu, di Papua Barat tim tersebut ditempatkan di bawah koordinasi Bapperida dengan melibatkan DP3AKB, Inspektorat, dan BPKAD. Model ini dipilih dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Tim Pendamping Papua Barat direncanakan beranggotakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Bapperida, DP3AKB, BPKAD, dan Inspektorat yang memiliki kemampuan analisis gender dalam perencanaan pembangunan. Mereka akan memberikan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG), KAK responsif gender, serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Tim Coaching akan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada OPD, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan KAK responsif gender, memastikan penggunaan data terpilah dalam penentuan sasaran program, hingga membantu penyusunan laporan yang memuat tantangan, capaian, dan manfaat program bagi berbagai kelompok masyarakat.

Bagi Papua Barat, pengalaman Yogyakarta menjadi inspirasi untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang responsif gender dan inklusif, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjangkau seluruh warga tanpa meninggalkan siapa pun.