Mendorong Afirmasi Fiskal Daerah 3T Melalui Optimalisasi Faktor Penyesuaian DAU

Biaya pelayanan dasar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) jauh lebih tinggi dibanding daerah non-3T. Monitoring Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menunjukkan disparitas signifikan, antara lain biaya imunisasi di Krayan mencapai delapan kali lipat, harga semen hingga sepuluh kali lipat, serta rujukan medis yang bergantung pada transportasi khusus. Kondisi ini mencerminkan beban operasional dan logistik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAU. PMK Nomor 67 Tahun 2024 Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian telah memasukkan berbagai indeks karakteristik wilayah, tetapi belum menyediakan komponen afirmasi khusus bagi daerah 3T. Akibatnya, alokasi DAU belum mencerminkan kebutuhan biaya riil daerah dengan kondisi geografis ekstrem dan keterisolasian tinggi. Risalah kebijakan ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi melalui revisi PMK Nomor 67 Tahun 2024, khususnya Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian dengan menambahkan komponen afirmasi daerah 3T, penyusunan metodologi berbasis data empiris, penguatan monitoring dan evaluasi berkala, serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional. Implementasi diarahkan pada perhitungan alokasi DAU Tahun Anggaran 2027 guna mendorong keadilan fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.