Kemendagri Dorong Evaluasi Dampak Kebijakan Daerah agar Lebih Tepat Sasaran

Upaya peningkatan kualitas kebijakan publik di daerah tidak cukup berhenti pada tahap perumusan dan implementasi. Tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan berisiko tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya pengukuran dampak kebijakan setelah kebijakan diterapkan sebagai fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan dapat diukur hasil dan manfaatnya secara objektif. Pengukuran dampak ini menjadi penting agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat membuka kegiatan Mid-Term Review Program SKALA serta pembahasan dukungan utama kolaborasi di BSKDN yang berlangsung di Command Center BSKDN, Selasa (27/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menekankan bahwa evaluasi pascaimplementasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kebijakan.

“Kebijakan yang baik bukan hanya yang selesai disusun dan diimplementasikan, tetapi yang dampaknya dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, evaluasi menjadi sangat penting,” tegas Yusharto.

Untuk mendukung hal tersebut, upaya BSKDN yang didukung oleh Program SKALA difokuskan pada penguatan kerangka pengukuran dampak kebijakan pascaimplementasi (ex-post measurement). Kerangka ini dirancang sebagai alat evaluasi yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan di daerah, sekaligus menjadi dasar advokasi dan perbaikan kebijakan ke depan.

Dalam pelaksanaannya, penguatan evaluasi kebijakan ini juga didukung oleh pemanfaatan data terintegrasi dan sistem informasi yang andal. Yusharto menyoroti peran policy brief sebagai instrumen penting yang menjembatani data, analisis, dan proses pengambilan keputusan.

“Policy brief menjadi jembatan antara data dan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Selain pengembangan kerangka evaluasi, kolaborasi BSKDN dan Program SKALA turut mencakup pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan memanfaatkan big data serta penguatan koordinasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya ini bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti.

Ke depan, Kemendagri menargetkan agar praktik pengukuran dampak kebijakan ini dapat diperluas ke lebih banyak daerah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang terbukti efektif dapat direplikasi, sementara kebijakan yang kurang berdampak dapat segera disempurnakan.

“Cakupan program harus terus diperluas agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas,” tambah Yusharto.

Melalui penguatan evaluasi kebijakan pascaimplementasi, Kemendagri berharap pemerintah daerah semakin mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.