Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Studi baseline ini menganalisis kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika keterlibatannya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI relatif lebih mapan pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik dan musrenbang, termasuk adanya ruang tematik tertentu, namun proses penganggaran tetap berada di luar partisipasi publik sehingga pengaruh OMS terhadap alokasi anggaran masih terbatas. Pengarusutamaan GEDSI telah terintegrasi dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah, meskipun konsistensinya antar-OPD bervariasi dan bergantung pada komitmen sektor terkait. Dari sisi OMS, kapasitas kelembagaan dan jejaring relatif kuat, tetapi masih terdapat kesenjangan pada kapasitas teknokratis, khususnya dalam analisis anggaran, pemanfaatan data, serta penerjemahan isu GEDSI ke dalam bahasa kebijakan. Studi ini menegaskan bahwa NTB memiliki fondasi kolaborasi GEDSI yang cukup baik, namun memerlukan penguatan advokasi berbasis data, peningkatan kualitas kolaborasi lintas sektor, serta aksesibilitas mekanisme perencanaan agar integrasi GEDSI dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan.