Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku

Studi baseline ini mengkaji kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Maluku dengan menelaah kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) serta dinamika keterlibatannya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik. Pengarusutamaan GEDSI belum terlembagakan secara formal dan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, yang meningkatkan biaya partisipasi, membatasi intensitas kolaborasi, dan memperlebar kesenjangan kapasitas antarwilayah. Di sisi lain, OMS memiliki kekuatan pada jejaring komunitas dan relasi lokal, namun masih menghadapi keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, visibilitas lembaga, serta kemampuan advokasi teknokratis berbasis data dan dokumen perencanaan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas OMS dan pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan untuk mendorong integrasi GEDSI yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Maluku.