Memperkuat Menu DAU Specific Grant untuk Mempercepat Pemenuhan Pelayanan Dasar di Daerah

Sejak 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Namun, implementasinya masih terkendala. Diperlukan “penguatan” daftar kegiatan/subkegiatan DAU SG yang lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan interpretasi indikator SPM antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menu kegiatan DAU SG dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Kurang dari separuh subkegiatan DAU SG benar-benar mendukung SPM di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan anggaran DAU SG juga cenderung didominasi belanja rutin, seperti gaji pegawai. Di sisi lain, pemerintah daerah (pemda) masih terbatas memilih subkegiatan lintas sektor. Sementara, informasi alokasi definitif terlambat sehingga menghambat optimalisasi. Risalah kebijakan ini merekomendasikan: (1) penguatan daftar subkegiatan dengan menghapus yang non-esensial; (2) klasifikasi subkegiatan SPM oleh kementerian teknis; (3) penerbitan pedoman teknis melalui surat edaran kementerian terkait; dan (4) penyesuaian lini masa alokasi definitif untuk mendukung perencanaan APBD yang terintegrasi dan berbasis data SPM.